Geger Skandal Perusahaan Auditor Raksasa, Proyek Pemerintah Rp7,6 T

Jakarta, CNBC Indonesia- KPMG Australia tersandung persoalan kontrak setelah memindahkan dokumen sensitif milik pemerintah ke luar lingkungan sistem aman perusahaan. Ini memicu pertimbangan pemutusan kontrak oleh pejabat federal Australia.

Mengutip Reuters Jumat (23/10/2026), insiden tersebut terjadi saat firma audit global itu menangani pekerjaan untuk Services Australia. Services Australia sendiri adalah lembaga pemerintah yang mengelola dan menyalurkan berbagai layanan serta bantuan sosial kepada masyarakat.

Insiden pada akhir 2025 itu bermula ketika seorang karyawan KPMG mengirimkan draf laporan audit berlabel "RESMI: Sensitif" melalui akun surel pribadi KPMG, bukan sistem yang dikhususkan untuk Services Australia. Dalam surel internal pada 17 Desember, seorang direktur divisi audit lembaga tersebut menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran kewajiban kontrak.

Ia merekomendasikan agar KPMG dimintai penjelasan dan opsi pemutusan kontrak turut dipertimbangkan. Seminggu kemudian, manajer audit nasional Services Australia, Sally Bond, mengingatkan KPMG bahwa pemindahan informasi keluar dari lingkungan sistem perusahaan itu "secara tegas dilarang dalam kontrak".

"Services Australia menanggapi pelanggaran semacam ini dengan sangat serius," tulis Bond dalam surel tertanggal 23 Desember.

Dalam surel terpisah, Bond juga mengungkapkan kekhawatirannya. Ini karena KPMG dinilai tidak proaktif memberikan jaminan kepada klien setelah insiden tersebut.

Sementara itu, KPMG menyatakan dokumen yang dipindahkan hanya berupa templat laporan audit internal dan telah dihapus. Perusahaan itu juga menyebut karyawan yang terlibat akan dikenai tindak lanjut, termasuk pelatihan tambahan.

KPMG menegaskan bahwa tidak ada informasi rahasia yang dipertukarkan. Manajemen menegaskan bahwa seluruh staf telah diingatkan mengenai kewajiban mematuhi protokol data.

Services Australia juga menyatakan insiden itu tidak dikategorikan sebagai kebocoran data. Tinjauan keamanan siber internal yang rampung pada Januari menyimpulkan risiko kebocoran tergolong rendah.

Lembaga tersebut akhirnya memilih menuntaskan pekerjaan yang hampir selesai, alih-alih memutus kontrak, dengan mempertimbangkan langkah perbaikan yang telah dilakukan. Meski kontrak tersebut tidak langsung diputus, Services Australia memastikan KPMG tidak lagi memperoleh penugasan audit internal tambahan sejak insiden itu di mana juru bicara lembaga tersebut mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan opsi kontraktual yang tersedia.

Di sisi lain, Profesor University of New South Wales, Gary Monroe, yang memiliki spesialisasi di bidang audit, menilai pemindahan materi dari sistem pemerintah tetap menjadi persoalan serius. "Hal tersebut merupakan pelanggaran kepercayaan terhadap klien," ujarnya.

Berdasarkan data tender pemerintah, Services Australia memberikan kontrak multi-tahun senilai AU$12 juta (sekitar Rp151,1 miliar) kepada KPMG pada 2024 untuk layanan jaminan program. Pada April, firma tersebut juga memperoleh kontrak senilai AU$69.850 atau sekitar Rp879 juta untuk layanan aktuaria.

Sementara itu, portofolio kontrak federal aktif KPMG secara keseluruhan bernilai sekitar AU$650 juta atau Rp8,19 triliun hingga 2026. Persoalan ini muncul ketika KPMG Australia sebelumnya juga menghadapi skandal terkait tuduhan berbagi informasi rahasia klien swasta demi memperoleh proyek baru, yang telah diakui perusahaan.

Pada Kamis, pemerintah Australia menyatakan memperpanjang larangan bagi KPMG untuk mengikuti tender pekerjaan baru pemerintah federal hingga 28 Februari, sembari firma tersebut memperbaiki kelemahan dalam budaya dan tata kelolanya.