Internasional

Presiden Cari Dukungan Rakyat, Pemerintah Resmi Pangkas Jam Kerja

tfa, CNBC Indonesia
Sabtu, 17/10/2026 19:15 WIB
Foto: Warga datang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum Brasil di Salvador, Brasil, pada 4 Oktober 2026. (REUTERS/Antonello Veneri)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kongres Brasil menyetujui amendemen konstitusi untuk memangkas batas maksimal jam kerja dari 44 jam menjadi 40 jam per minggu. Kebijakan yang berpotensi memengaruhi lebih dari 30 juta pekerja ini menjadi kemenangan politik bagi Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menjelang putaran kedua pemilihan presiden pada 25 Oktober mendatang.

Amendemen tersebut juga melarang sistem kerja enam hari dalam sepekan atau 6x1, yang saat ini dijalani sekitar 16 juta pekerja. Lula menyambut keputusan itu melalui media sosial.

"Mengakhiri jadwal kerja enam hari dalam seminggu bukan sekadar soal mengubah jam kerja. Ini berarti memberikan lebih banyak waktu untuk menjalani hidup, beristirahat, berkumpul bersama keluarga, menyaksikan anak-anak tumbuh besar, merawat diri sendiri, dan menikmati hidup," tulisnya, seperti dikutip The Guardian, Kamis (15/10/2026).


Perubahan ini terutama berpotensi dirasakan pekerja sektor ritel, restoran, dan perhotelan yang banyak menerima upah rendah. Menurut Marilane Oliveira Teixeira, profesor sekaligus peneliti di pusat studi Universitas Campinas, jadwal kerja enam hari membuat pekerja kesulitan menjalani kehidupan di luar pekerjaan.

"Orang-orang yang bekerja dengan jadwal 6x1 praktis tidak memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan sosial, bahkan dalam tingkat yang paling minimal sekalipun," ujarnya.

Ia menambahkan pola tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kelelahan, terutama bagi perempuan yang juga menanggung pekerjaan rumah tangga tanpa bayaran.

Dari sisi politik, keputusan ini menjadi modal bagi Lula yang berusaha mengejar keunggulan senator sayap kanan Flávio Bolsonaro pada putaran pertama. Peneliti Laboratorium Partai, Pemilu, dan Politik Komparatif, Victor Escobar, menilai kebijakan tersebut dapat membantu kampanye petahana.

"Memang dapat menguntungkan kampanye pemilihan kembali Lula," katanya. Menurut Escobar, perubahan jadwal kerja juga dapat memengaruhi persepsi ekonomi pemilih menjelang pencoblosan.

Amendemen itu disetujui Senat pada Rabu dengan dukungan 76 senator, sementara satu senator menolak. Flávio Bolsonaro, yang sebelumnya menentang perubahan tersebut, turut memberikan suara mendukung.

Ia mengubah sikap setelah jajak pendapat menunjukkan kebijakan itu didukung lebih dari 70% masyarakat, termasuk lebih dari separuh pemilihnya sendiri. Namun, Bolsonaro tetap mendorong alternatif yang mengaitkan upah dengan jumlah jam kerja aktual.

Sebelumnya, Bolsonaro memperingatkan bahwa pemangkasan jam kerja dapat memicu "pengangguran massal", sejalan dengan kekhawatiran sejumlah asosiasi pengusaha.

Ia juga disebut menyampaikan kepada para pemimpin bisnis bahwa jika terpilih, ia akan meninjau kembali sejumlah bagian dari amendemen tersebut. Dengan demikian, dukungannya di Senat belum tentu berarti ia menerima seluruh perubahan tanpa syarat.

Usulan ini berawal dari gerakan Life Beyond Work atau "Hidup di Luar Pekerjaan" yang berkembang melalui TikTok, sebelum memperoleh dukungan penuh dari Lula.

Setelah melalui proses politik di Kongres, perubahan tersebut akan diterapkan secara bertahap: masa transisi 60 hari setelah pengesahan, kemudian batas kerja mingguan turun menjadi 42 jam sebelum mencapai 40 jam setelah 14 bulan berikutnya. Artinya, kebijakan ini tidak langsung berlaku sebelum putaran kedua pemilu.

Di tengah persaingan yang masih ketat, Lula juga berupaya menarik pemilih melalui sejumlah janji manfaat ekonomi dan pendekatan kepada kelompok Kristen evangelis yang secara historis cenderung mendukung Bolsonaro.

Escobar menilai hasil pemilihan masih terbuka meskipun Bolsonaro memiliki sedikit keunggulan. Persetujuan reformasi jam kerja pun menjadi salah satu isu yang dapat memengaruhi persepsi pemilih menjelang pemungutan suara.

 


(luc/luc)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Menteri KKP Jawab Isu Impor Perikanan - Perlindungan Nelayan