Gen Z Ikut Jadi Biang Kerok Penjualan Rumah Subsidi Seret, Kok Bisa?

Ferry Sandi, CNBC Indonesia
Jumat, 16/10/2026 16:20 WIB
Foto: Muhammad Luthfi Rahman

Jakarta, CNBC Indonesia - Generasi muda kini menghadapi perubahan cara pandang terhadap kepemilikan rumah. Jika generasi sebelumnya menjadikan rumah sebagai salah satu tujuan utama setelah bekerja, sebagian anak muda sekarang justru lebih memilih menyewa tempat tinggal daripada membeli rumah sendiri.

Hal itu terlihat dari menurunnya penjualan rumah subsidi dimana hingga 9 Oktober, pembiayaan rumah subsidi baru tersalurkan 177.161 unit dari target 350.000 unit. Seperti diketahui, Gen Z yang baru menjalani karir juga menjadi pasar rumah subsidi.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai perubahan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi industri properti. Menurutnya, generasi muda saat ini memiliki prioritas yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya ketika mulai memasuki dunia kerja.


"Kalau kita dulu kan setelah kerja, mimpi pertama kan nyicil rumah, karena itu pesan orang-orang tua kita dulu. Kalau mau nabung, nabung tanah atau rumah, itu pesan orang tua kita dulu," kata Ari kepada CNBC Indonesia, Jumat (16/10/2026).

Pola pikir tersebut tidak sepenuhnya berlaku pada generasi muda sekarang. Sebagian anak muda tidak lagi menjadikan pembelian rumah sebagai prioritas utama setelah memperoleh penghasilan, sehingga memilih alternatif hunian yang dinilai lebih fleksibel.

"Hari ini orang tua kita aja enggak mesti nekenin ke anak kita, kan kamu kalau sudah kerja nyicil beli rumah ya, enggak, mereka lebih merdeka," ujarnya.

Fleksibilitas tersebut terlihat dari pilihan sebagian anak muda yang lebih nyaman menyewa kamar, apartemen, atau berbagi tempat tinggal dengan teman. Pola ini memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan tempat tinggal tanpa harus langsung mengambil komitmen pembiayaan jangka panjang untuk membeli rumah.

Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit. Foto: Muhammad Luthfi Rahman

"Karena lebih merdeka kadang kala gaji ini enggak terlalu punya keinginan hari ini beli rumah gitu, mereka lebih suka kos, lebih suka sewa apartemen, kadang kala sharing dengan temen-temennya, sewa apartemen bareng-bareng," kata Ari.

Menurut Ari, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperluas pasar perumahan adalah memberikan akses pembiayaan yang lebih sesuai bagi masyarakat berpenghasilan menengah tanggung (MBT). Segmen ini dinilai memiliki kebutuhan terhadap rumah dengan kualitas dan lokasi yang lebih baik, tetapi tetap membutuhkan dukungan agar cicilan lebih terjangkau.

Ia mengusulkan agar pemerintah memperluas insentif pembiayaan perumahan untuk kelompok tersebut, dengan skema yang berbeda dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Pasti mereka menginginkan rumah yang lebih bagus, lebih berkualitas, lebih dekat dengan fasilitas publik, syukur lebih dekat dengan tempat mereka kerja. Kalau kita sebagai pengusaha biasanya itu rumah-rumah seharga ya Rp250, Rp300 sampai mungkin Rp500 juta ya, landing. Nah, saya pikir karena itulah saya berpikir pasar itu juga harus dikasih intensif oleh pemerintah," kata Ari.


(fys/wur)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Ada Pidana Pasar Modal, OJK Periksa 5 Direksi BREN Dan CUAN