Program HP Gratis untuk Warga RI, Pengadaan Tunggu Arahan Prabowo
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan rencana pengadaan telepon seluler (HP) gratis bagi masyarakat masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, belum ada pembahasan lintas kementerian secara khusus mengenai pelaksanaan program tersebut.
Gus Ipul menjelaskan, Kementerian Sosial siap berkolaborasi apabila mendapat penugasan dari Presiden. Namun, ia belum dapat memastikan kementerian yang akan bertanggung jawab atas pengadaan maupun mekanisme penyaluran perangkat tersebut.
"Kalau ada perintah dari Presiden, tentu kami akan bekerja sama. Kementerian mana yang akan melakukan pengadaan, itu nanti tergantung arahan Presiden," ujar Gus Ipul saat ditemui di Jakarta.
Menurut dia, rencana pemberian HP gratis perlu dibahas lebih lanjut, termasuk mengenai sasaran penerima dan mekanisme pelaksanaannya. Pemerintah juga belum menetapkan kriteria final masyarakat yang berhak memperoleh perangkat tersebut.
Gus Ipul mengatakan, salah satu kelompok yang diprioritaskan dalam rencana tersebut adalah masyarakat yang belum memiliki HP. Penentuan penerima nantinya akan mempertimbangkan hasil pendataan dan asesmen agar bantuan dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Meski demikian, ia belum mengetahui besaran anggaran yang diperlukan maupun sumber pendanaan untuk merealisasikan program tersebut. Ia juga belum dapat memastikan apakah program HP gratis akan mulai dilaksanakan pada 2026.
Gus Ipul menjelaskan, rencana pemberian HP gratis tidak semata-mata ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengakses bantuan sosial. Perangkat tersebut juga diharapkan dapat membantu masyarakat menjangkau berbagai layanan pemerintah yang semakin terdigitalisasi, termasuk layanan perbankan.
Wacana ini digaungkan oleh Utusan Khusus Presiden RI untuk Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo.
Pemerintah berencana membagikan telepon seluler atau HP gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bansos secara digital. Dia mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan perbankan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.
"Setiap warga akan diberikan handphone yang terhubung dengan rekening digital. Seluruh dana bantuan akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing, dan melalui mekanisme inilah pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara," ungkap Hashim.
(haa/haa)