Sanggah Data Bansos Kini Bisa 12 Menit, Ini Penjelasan Gus Ipul
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan masyarakat kini dapat mengajukan sanggahan jika merasa data penerima bantuan sosial (bansos) tidak sesuai.
Melalui sistem perlindungan sosial yang baru, proses pengajuan sanggahan tersebut disebut dapat dilakukan dalam waktu sekitar 11-12 menit. Sanggah bisa dilakukan di kanal perlinsos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.
Menurut Gus Ipul, mekanisme ini disiapkan untuk memberi ruang bagi masyarakat yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdata, maupun masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan terhadap data sosial ekonomi yang tercatat.
Dia menjelaskan masyarakat perlu menyertakan data pendukung ketika mengajukan sanggahan. Adapun, informasi yang dapat digunakan antara lain kondisi rumah dan aset yang dimiliki untuk membantu proses penilaian kondisi sosial ekonomi keluarga.
"Nggak, kita sekarang dengan sistem Perlinsos yang baru ini ada cukup 11 menit, 12 menit sudah bisa langsung disanggah. Asal data-datanya ya, disertakan dalam rangka menyanggah itu," kata Gus Ipul saat ditemui di Bappenas, Rabu (14/10/2026).
"Misalnya inilah kondisi rumah saya, ini kondisi aset-aset kami, dan seterusnya. Dilengkapi aja, insyaallah otomatis akan langsung berubah. Karena yang menjawab sekarang mesin. Bukan lagi yang menjawab itu orang. Ya," sambungnya.
Dia menuturkan, sistem tersebut dirancang agar proses pengajuan dapat dilakukan secara lebih cepat. Bahkan, sistem disebut dapat memberikan respons secara otomatis setelah masyarakat memasukkan data yang diperlukan.
Gus Ipul mengatakan, mekanisme sanggahan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan penyaluran bansos. Pemerintah ingin memastikan program perlindungan sosial mengacu pada data yang semakin akurat, mutakhir, dan digunakan bersama oleh kementerian serta lembaga terkait.
Pembenahan Data
Pembenahan tersebut dilakukan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, Badan Pusat Statistik (BPS), serta tim digitalisasi bantuan sosial yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya, pembenahan data terus dilakukan selama dua tahun terakhir. Hasil koreksi data tersebut, menurut dia, telah menghasilkan hampir empat juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru.
"Di luar itu juga kita tahu banyak bansos yang tidak tepat sasaran, bahkan PKH sama bantuan sembako yang dari Kemensos tahun 2024 itu ditengarai lebih dari 40% tidak tepat sasaran," ujar Gus Ipul dalam doorstop bersama wartawan.
"Jadi hari ini kita tahu bahwa kita koreksi pelan-pelan, sudah ada hampir 4 juta keluarga penerima manfaat baru dari hasil data koreksi itu," lanjutnya.
Adapun, dia menjelaskan persoalan ketepatan sasaran tidak selalu terjadi karena data nama dan alamat penerima keliru. Dalam sejumlah kasus, bantuan yang diterima di lapangan justru jatuh ke tangan anggota keluarga lain, seperti anak atau cucu dari penerima yang tercatat.
Karena itu, pemerintah berupaya membangun data sosial ekonomi yang lebih mutakhir agar penyaluran bantuan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]