DJP Mau Pakai AI untuk Pajak, Bagaimana Nasib Data Warga RI?
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto buka suara mengenai nasib keamanan data wajib pajak Indonesia dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dimanfaatkan dalam mekanisme pengawasan pajak.
Bimo memastikan kerahasiaan data wajib pajak menjadi isu utama yang menjadi perhatian pemerintah. Dia memastikan pemerintah memiliki komitmen serius untuk melindungi kerahasiaan wajib pajak.
Dia juga menggarisbawahi pemerintah tidak akan dengan mudah menggunakan sumber terbuka untuk memanfaatkan AI. Alih-alih demikian, Bimo mengatakan pemerintah akan mengembangkan AI secara mandiri.
"Ini juga merupakan sebuah pekerjaan rumah untuk meningkatkan kapasitas AI guna meningkatkan layanan, meningkatkan analisis data, dan meningkatkan administrasi pajak," ujar Bimo kepada awak media di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Di sisi lain, Bimo mengatakan pemerintah juga akan menjalin kerja sama dengan beberapa otoritas pajak yang sudah lebih dahulu mengembangkan dan memanfaatkan AI, salah satunya China.
Adapun, Bimo mengungkapkan perkembangan AI memberikan manfaat dalam mekanisme pengawasan pajak. Misalnya, memproses data dalam jumlah besar dengan sangat cepat, memeriksa kepatuhan secara lebih akurat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dari wajib pajak secara otomatis.
"Smart taxation juga berarti memanfaatkan teknologi terdepan, seperti kecerdasan buatan yang bukan lagi sesuatu untuk masa depan, kita membutuhkannya hari ini," ujarnya.