Said Iqbal Ungkap Hal Tak Terduga Soal Fenomena Pabrik Tutup-PHK di RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana kenaikan upah minimum 2027 kembali memunculkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap kelangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kenaikan upah bukan faktor utama di balik penutupan pabrik dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia.
Presiden KSPI Said Iqbal menyoroti penutupan pabrik yang tercatat dalam pemantauan organisasinya sepanjang 2025 hingga Juni 2026. Sejumlah daerah dengan upah minimum relatif rendah justru menjadi lokasi penutupan perusahaan.
"Kalau dibilang kenaikan upah minimum 7,5% sampai 9,5% akan membuat perusahaan tutup, mari kita lihat fakta di lapangan. Tahun 2025 sampai dengan catatan KSPI, sampai bulan Juni 2026, pabrik yang paling banyak tutup justru pabrik yang di daerah upah minimumnya rendah," katanya dalam konferensi pers, Senin (13/10/26).
Said menyebut Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Majalengka, dan Sumedang sebagai wilayah yang masuk dalam catatan tersebut. Data yang dipaparkan itu menjadi dasar penolakannya terhadap anggapan bahwa kenaikan upah minimum secara otomatis memicu penutupan perusahaan.
"Di mana? Jawa Tengah. Upahnya rendah. Di Jogja, Majalengka, di Sumedang. Itu yang upah minimumnya rendah," kata Said.
Industri tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi sektor yang mendapat perhatian khusus karena banyak berorientasi ekspor. Permintaan dari pasar internasional menjadi faktor penting bagi keberlangsungan produksi perusahaan-perusahaan tersebut. Ketika pesanan menurun, kebutuhan tenaga kerja ikut terdampak.
Karyawan PT Sritex terakhir melakukan kerja di perusahaannya di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Setelah putusan pengadilan yang menyatakan Sritex pailit, kini kendali atas perusahaan ada di tangan kurator. (Photo by DIKA / AFP) Foto: Karyawan PT Sritex terakhir melakukan kerja di perusahaannya di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Setelah putusan pengadilan yang menyatakan Sritex pailit, kini kendali atas perusahaan ada di tangan kurator. (Photo by DIKA / AFP) |
"Apa penyebab perusahaan tutup? Catatan KSPI dan Partai Buruh adalah satu, daya beli internasional melambat akibat perang Rusia-Ukraina dan perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran," sebutnya.
Selain penurunan permintaan, kenaikan ongkos produksi juga menjadi tekanan bagi industri padat karya. Biaya energi, gas industri, dan bahan bakar minyak yang meningkat dapat mendorong perusahaan melakukan efisiensi. Pengurangan jumlah pekerja menjadi salah satu langkah yang ditempuh perusahaan untuk menekan pengeluaran.
"Yang kedua, ongkos produksi meningkat. Karena perang, maka biaya energi industri meningkat, biaya gas industri, biaya BBM, solar industri, meningkat. Sehingga kalau ongkos produksi meningkat, dilakukanlah efisiensi dari produksi dengan cara mengurangi karyawan, sehingga biaya produksi, biaya labor cost, biaya buruh, menurun," sebutnya.
Di pasar domestik, pelemahan daya beli masyarakat juga dapat mengurangi permintaan barang. Kondisi tersebut menambah tekanan bagi perusahaan yang menghadapi kenaikan biaya produksi sekaligus penurunan penjualan. KSPI juga menyoroti keputusan sejumlah perusahaan asing untuk memindahkan kegiatan produksinya dari Indonesia.
"Faktor yang ketiga, kalau dijual di dalam negeri, khususnya industri padat karya, daya beli masyarakat Indonesia juga menurun. Sehingga untuk membeli barang juga menurun. Yang terakhir penyebabnya adalah prinsipnya kembali ke Jepang atau ke Korea. Contohnya pabrik Jepang, Sanken elektronik. Dia menarik pabriknya ke Jepang karena di Indonesia tidak mau diproduksi lagi," katanya.
(fys/wur) [Gambas:Video CNBC]