Zulhas Sentil Impor Beras, Bikin Petani Indonesia Jadi Korban

Martyasari Rizky, CNBC Indonesia
Senin, 12/10/2026 15:50 WIB
Foto: Pemerintah resmi membentuk Satgas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) di Auditorium KKP, Jakarta, Senin (12/10/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menyoroti besarnya impor beras Indonesia yang dinilai justru memberikan keuntungan ekonomi bagi negara pemasok. Menurutnya, impor dalam jumlah besar membuat petani negara lain menikmati manfaat dari kebutuhan pangan Indonesia.

Zulhas pun mencontohkan Thailand, India, dan Vietnam sebagai negara pemasok beras Indonesia. Sementara petani di negara tersebut mendapat keuntungan dari penjualan beras, petani dalam negeri dinilai kehilangan peluang untuk menikmati manfaat ekonomi dari pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

"Kalau kita impor, artinya kita memberikan manfaat kepada luar. Kalau beras ya kita ambil dari Thailand, dari India, dari Vietnam, berarti mereka yang makmur. Artinya petani mereka makmur, petani kita miskin," kata Zulhas dalam peluncuran Satgas P2BBL di Auditorium KKP, Jakarta, Senin (12/10/2026).


Dia mengungkapkan, Indonesia mengimpor beras hingga 4,5 juta ton pada 2024. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong swasembada pangan, agar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi dengan mengoptimalkan produksi nasional.

Menurut Zulhas, swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menyangkut kesejahteraan pelaku sektor pangan, mulai dari petani hingga peternak dan nelayan.

"Kenapa harus swasembada? Karena swasembada itu kehormatan kita. Kehormatan Bapak (Menko Polkam), kehormatan saya, kehormatan petani, nelayan, peternak Indonesia, yang jumlahnya hampir 100 juta lebih rakyat kita," ujarnya.

Di sisi lain, kesejahteraan petani menunjukkan perbaikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) mencapai 131,11 pada September 2026.

Zulhas menilai peningkatan tersebut mencerminkan kondisi ekonomi petani yang membaik. NTP di atas 100 menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar, meskipun angka tersebut tidak dengan sendirinya menggambarkan tingkat kesejahteraan seluruh petani.

Pemerintah pun menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memperkuat produksi pangan dalam negeri sekaligus memperbesar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.


(dce)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Hashim: Prabowo Bikin RI Swasembada Beras 3 Tahun Lebih Cepat