Amran Mau Alihkan Semua Kuota Impor Bungkil Kedelai ke BUMN, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman, menyebut pemerintah berencana mengalihkan seluruh kuota impor bungkil kedelai atau soy bean meal (SBM) kepada badan usaha milik negara (BUMN). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan biaya pakan dan menjaga keberlangsungan usaha peternak ayam.

Amran mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan BUMN dan Kementerian Perdagangan untuk membangun ekosistem peternakan yang terintegrasi, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku pakan dengan harga yang lebih terjangkau.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menugaskan BUMN pangan, yakni ID Food melalui Berdikari, untuk menyediakan SBM bagi peternak. Amran menyebut harga SBM melalui Berdikari saat ini berada di Rp8.630 per kg, lebih rendah dibandingkan harga di pasar swasta yang masih di atas Rp10.000 per kg.

"Berkat penugasan ini, harga SBM dari ID Food Berdikari bisa di angka Rp8.630 per kg hari ini, sementara di swasta harganya masih di atas Rp10.000 (per kg)," kata Amran kepada wartawan di kediaman pribadinya, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Menurut Amran, keterlibatan BUMN diharapkan dapat membantu peternak mendapatkan bahan baku pakan dengan harga yang lebih stabil. Pasalnya, harga bungkil kedelai selama ini mengalami fluktuasi dan menjadi salah satu komponen biaya produksi peternakan.

"Terkait bungkil kedelai (SBM), harganya sering fluktuatif, kadang Rp10.000, Rp12.000 (per kg), naik-turun. Kami sudah menugaskan ID Food Berdikari," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah ingin memastikan peternak memiliki akses terhadap pasokan pakan yang jelas dengan harga yang mendukung keberlangsungan usaha. Pemerintah juga berupaya membangun rantai pasok dari hulu hingga hilir agar gejolak harga bahan baku tidak terus membebani peternak.

"Kita harus menolong peternak agar pakannya stabil, harganya menguntungkan, dan offtaker serta sumber pakannya jelas. Intinya, bagaimana ekonomi bergerak dan peternak ini jangan dipersulit," kata Amran.

Selain mengatur pasokan bungkil kedelai, pemerintah juga menyiapkan langkah lain untuk memperkuat ekosistem peternakan nasional. Di sektor hulu, Kementerian Pertanian membantu penyediaan benih jagung untuk lahan seluas 20 ribu hektare, serta memberikan bantuan alat pemipil jagung dan traktor kepada petani binaan peternak.

Hasil panen jagung nantinya akan dibeli oleh peternak. Jika terjadi kelebihan produksi, Bulog akan menyerapnya sebagai cadangan untuk mengantisipasi periode paceklik pada September hingga Desember, sehingga pasokan bahan baku pakan tetap terjaga.

Pemerintah juga merencanakan pembangunan pabrik pakan dan day-old chick (DOC) melalui BUMN. Fasilitas tersebut ditujukan untuk memasok kebutuhan peternak kecil, bukan menjalankan usaha peternakan skala kecil.

Melalui rangkaian kebijakan tersebut, Amran berharap biaya produksi peternak dapat lebih terkendali dan usaha peternakan nasional semakin mandiri.