IMF Bongkar Biaya Subsidi Bisa 6 Kali Lebih Mahal dari Bansos

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter Internasional (IMF) menilai bantuan langsung pemerintah yang bersifat sementara dan tepat sasaran lebih efektif untuk melindungi masyarakat miskin dari lonjakan harga kebutuhan pokok dibandingkan subsidi harga.

IMF menilai kebijakan tersebut penting di tengah ancaman inflasi tinggi dan perlambatan ekonomi global. Pasalnya, biaya kebutuhan sehari-hari, mulai dari pangan, listrik hingga bahan bakar, telah melonjak tajam dalam lima tahun terakhir.

Kenaikan harga tersebut antara lain dipicu gangguan pasar komoditas global, mulai dari invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 hingga konflik di Timur Tengah yang terjadi tahun ini.

Di tengah krisis biaya hidup tersebut, harga kebutuhan pokok seperti pangan dan energi meningkat lebih tinggi dibandingkan harga barang lainnya maupun pertumbuhan upah.

IMF menilai kondisi ini menjadi persoalan serius karena masyarakat sulit mengurangi konsumsi kebutuhan pokok atau menggantinya dengan alternatif lain. Akibatnya, lonjakan harga, meski bersifat sementara, dapat memberikan tekanan signifikan terhadap rumah tangga.

"Masyarakat tidak hanya menghadapi lonjakan sementara pada biaya pangan dan energi, tetapi juga penurunan daya beli yang berkepanjangan terhadap kebutuhan pokok dibandingkan dengan barang-barang lainnya," tulis IMF, dikutip Kamis (8/10/2026).

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengancam stabilitas makroekonomi. Penurunan daya beli yang berlangsung lama terhadap kebutuhan pokok dapat memperbesar tekanan ekonomi masyarakat.

Selain itu, ekspektasi inflasi juga meningkat dan bertahan di atas level sebelum krisis selama bertahun-tahun. Kondisi ini berpotensi mempersulit bank sentral dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter.

Bansos Harus Tepat Sasaran

Menurut IMF, transfer bantuan yang tepat sasaran dan bersifat sementara merupakan cara paling efektif sekaligus efisien dari sisi biaya untuk melindungi rumah tangga miskin ketika harga kebutuhan pokok melonjak.

Kebijakan tersebut dapat langsung membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sekaligus menjaga ruang fiskal pemerintah. Di sisi lain, harga pasar yang tinggi tetap dapat mencerminkan kelangkaan sehingga mendorong konsumen mengurangi konsumsi jika memungkinkan.

"Bantuan, jika memang diperlukan, harus bersifat sementara dan disalurkan melalui langkah-langkah dukungan pendapatan yang tepat sasaran; idealnya, bantuan ini memanfaatkan sistem perlindungan sosial yang sudah ada dan dapat ditingkatkan cakupannya dengan cepat," kata IMF.

Namun, IMF mengakui bahwa dalam kondisi luar biasa, cakupan bantuan mungkin perlu diperluas.

Situasi tersebut antara lain mencakup kekhawatiran akut terhadap ketahanan pangan, meningkatnya risiko kerusuhan sosial, maupun kendala pelaksanaan program. Dalam kondisi seperti itu, dukungan dapat diperluas kepada kelompok di luar rumah tangga termiskin dan menggunakan instrumen yang lebih luas, sepanjang ruang fiskal memungkinkan.

Meski demikian, IMF menekankan bahwa dukungan tersebut harus disesuaikan dengan komponen kenaikan harga yang bersifat sementara dan dilengkapi batas waktu atau sunset clause yang jelas.

"Meski demikian, dukungan harus disesuaikan dengan komponen kenaikan harga yang bersifat sementara-serta mencakup ketentuan batas waktu (sunset clause) yang jelas-dan bukan didasarkan pada kenaikan harga yang bersifat permanen," ujar IMF.

Besaran bantuan juga harus tetap mempertimbangkan dampak rata-rata guncangan harga terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah, terutama ketika cakupan penerima manfaat diperluas.

Jika intervensi harga tidak dapat dihindari, IMF menyarankan agar kebijakan tersebut difokuskan pada barang dan jasa yang memiliki porsi konsumsi lebih besar bagi rumah tangga rentan.

Intervensi juga sebaiknya dilakukan di sektor hilir dan dirancang sedemikian rupa agar mekanisme harga pasar tetap berjalan.

"Di dunia yang semakin rentan terhadap guncangan, penguatan perlindungan sosial sebelum krisis terjadi dapat meningkatkan efektivitas respons kebijakan di masa depan serta membantu menjaga ruang fiskal yang diperlukan untuk mengatasi guncangan di kemudian hari," jelas IMF.

Subsidi Harga Lebih Mahal

IMF menilai kebijakan penekanan harga jauh kurang efisien dibandingkan bantuan langsung karena membutuhkan biaya fiskal yang lebih besar.

"Langkah ini memang dapat meringankan dilema kebijakan moneter dalam jangka pendek dengan meredam inflasi dan mencegah ekspektasi inflasi menjadi tidak terkendali. Namun, langkah ini juga menuntut biaya fiskal yang jauh lebih besar," ungkap IMF.

Berdasarkan bukti dari kerangka model baru IMF, memberikan tingkat perlindungan yang sama kepada keluarga berpenghasilan rendah melalui subsidi konsumen dapat membutuhkan sumber daya fiskal tiga hingga enam kali lebih besar dibandingkan transfer bantuan yang ditargetkan.

Sementara itu, subsidi kepada produsen dinilai jauh lebih mahal. Biayanya dapat mencapai 14 hingga 22 kali lebih besar dibandingkan bantuan pendapatan yang ditargetkan.

IMF menjelaskan subsidi produsen bekerja dengan menurunkan biaya produksi, bukan memberikan dukungan langsung kepada rumah tangga yang membutuhkan.

Kebijakan tersebut bahkan dapat memberikan manfaat kepada konsumen asing melalui harga ekspor produk hilir yang lebih rendah.

"Akibatnya, pembayar pajak harus menanggung biaya lebih besar demi memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha di negara lain, ketimbang bagi keluarga rentan di dalam negeri sendiri," imbuh IMF.