Ada Kemenko Hilirisasi & Transisi Energi, Rosan Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani angkat suara soal pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi belum lama ini oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kehadiran Kemenko baru itu dinilai akan membuat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi berjalan lebih komprehensif dan lebih cepat.

Rosan menilai pembentukan kementerian koordinator yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia tersebut penting mengingat hilirisasi merupakan pilar utama penarikan modal nasional. Sekarang, pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah terkait kementerian yang akan dinaungi oleh kementerian koordinator baru itu.

"Nah, tetapi tentunya ada program-program lain dan tentunya dengan adanya kementerian, dengan adanya Kementerian Koordinator untuk Hilirisasi dan juga Transisi Energi akan, saya yakin akan lebih, akan lebih membuat pekerjaan lebih komprehensif dan lebih mempercepat," jelasnya di sela acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Adapun, soal posisi penempatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di bawah naungan kementerian koordinator baru tersebut, pemerintah masih menyiapkan aturan teknis. Pihak kementerian menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan resmi yang ditetapkan.

"Kita nunggu arahan saja. Kita nunggu arahan," imbuhnya.

Rosan pun menyebutkan sektor hilirisasi sendiri menyumbang 30% dari total investasi yang masuk ke Indonesia pada periode 2025 sampai 2026. Angka tersebut setara dengan Rp 650 triliun dari estimasi total investasi nasional yang mencapai Rp 2.041,3 triliun.

"Karena hilirisasi menjadi salah satu, kalau saya bilang, salah satu pilar utama dalam kita mendapatkan investasi juga ya. Karena kurang lebih sekarang total investasi yang masuk ke Indonesia dari 2025 sampai ke 2026 ini kurang lebih itu 30% dari total investasi. Nah, kalau total investasi kita kurang lebih Rp 2.000 triliun, berarti kalau 30%-nya itu kan kurang lebih sampai Rp 650 triliun ya," paparnya.

Dengan begitu, Rosan mengaku pihaknya siap mengikuti mekanisme Peraturan Presiden maupun keputusan resmi lainnya. Keberadaan Kementeriannya dipastikan tetap ada dan beroperasi.

"Ya kita ikutin aja nanti. Yang penting kita koordinasi selalu baik," tandasnya.