Airlangga: Ekonomi Indonesia Tak Bisa Didikte oleh 1-2 Lembaga Rating
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia akan menentukan sendiri kondisi ekonomi negara. Menurutnya, ekonomi RI tidak bisa ditentukan oleh penilaian 1-2 lembaga pemeringkat.
"Kita tidak bisa didikte oleh satu atau dua rating agency untuk bilang (ekonomi) Indonesia bagus atau tidak," katanya, dalam sambutannya di 14th US-Indonesia Investment Summit di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Airlangga pun memaparkan kondisi fiskal RI lebih konservatif dibanding negara-negara lain. Defisit APBN yang sebesar -2,3% saat ini lebih kecil daripada negara-negara lain seperti AS sebesar 5,8%, India 4,4%, dan Jepang -60%.
"Jika kita membandingkan pertumbuhan investasi antarnegara, Indonesia menunjukkan pengendalian fiskal yang lebih konservatif," tutur Airlangga.
Pada sisi beban utang, rasio utang Indonesia berada di angka 41%, jauh lebih rendah ketimbang AS sebesar 123,3%, India 83,1%, dan Singapura 171,3%.
"Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan makroprudensial Indonesia sebenarnya lebih konservatif dibandingkan negara-negara yang telah disebutkan tadi," ucap Airlangga.
Namun, ia memandang para lembaga pemeringkat asal AS justru bersikap lebih keras terhadap Indonesia dibandingkan negara lain. Meski demikian, Airlangga menekankan ekonomi RI tetap kuat.
"Jadi, kami tidak takut ataupun khawatir. Ekonomi kami tetap kokoh. Kami tidak bisa didikte oleh satu atau dua lembaga pemeringkat untuk menentukan apakah kondisi Indonesia baik atau buruk. Kamilah yang menentukan baik atau tidaknya kondisi kami, dan kamilah yang memutuskan masa depan Indonesia," pungkasnya.
Ia melanjutkan dengan memaparkan kondisi ekonomi Indonesia yang mencatatkan angka di atas rata-rata global. Perinciannya, pertumbuhan ekonomi 5,05% secara kuartalan, inflasi 3,28%, investasi meningkat 7% dibandingkan tahun lalu, serta indeks keyakinan konsumen tetap terjaga di angka 108,5.
Selanjutnya, Airlangga mengatakan pertumbuhan rasio Gini RI berada di angka 0,36, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,7%, dan tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,65%.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan tahun depan RI membidik pertumbuhan ekonomi di angka 6%. Airlangga mengatakan pemerintah akan memperkuat sektor-sektor bernilai tambah tinggi, merevitalisasi industri yang tangguh, serta memperluas kapasitas ekspor dan investasi yang didukung oleh digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan (AI).
Dalam hal ini, kebijakan fiskal RI akan menjadi katalis, sementara moneter akan menjaga stabilitas keuangan atas ketidakpastian.
"Kebijakan fiskal kita akan bersifat katalitik, sedangkan kebijakan moneter akan menjaga stabilitas dan berperan sebagai penyangga terhadap ketidakpastian serta volatilitas harga komoditas, termasuk fluktuasi harga minyak dan gas," tukas Airlangga.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]