Mantan Menteri Kena Kasus Skandal Investasi, Aset Dibekukan Kejaksaan

Jakarta, CNBC Indonesia - Jaksa Turki mengambil langkah untuk membekukan aset mantan menteri sekaligus pejabat senior partai berkuasa, Fatma Betul Sayan Kaya, dan suaminya, Ilyas Kaya. Langkah ini dilakukan di tengah penyelidikan terhadap krisis dana investasi yang tengah mengguncang pasar keuangan Turki.

Dalam pernyataan singkat Selasa, kejaksaan mengatakan telah mengirimkan surat terkait "pembekuan seluruh aset" Fatma Betul Sayan Kaya dan suaminya kepada seluruh lembaga terkait. Kaya merupakan mantan Menteri Keluarga Turki periode 2016-2018 dan saat ini menjabat sebagai salah satu wakil ketua Partai AKP yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Sebenarnya, ia sudah mengundurkan diri dari posisi tersebut pada akhir pekan setelah muncul tuduhan bahwa dirinya dan suaminya memperoleh keuntungan besar dari transaksi saham yang berkaitan dengan dana investasi yang kini tengah menjadi sorotan. Saat menyampaikan pengunduran diri pada Sabtu, ia mengatakan mengambil "tanggung jawab politik" agar penyelidikan dapat dilakukan secara "independen dan tidak memihak" seraya menegaskan dirinya tak bersalah.

Dituding Raup Rp 473 Miliar Lebih

Mengutip AFP, Rabu (30/9/2026), tuduhan terhadap Kaya dan suaminya disampaikan oleh Partai Yeni, partai oposisi utama di Turki. Juru bicara Yeni, Gokhan Gunaydin, mengatakan partainya meminta klarifikasi atas dugaan bahwa Kaya menginvestasikan 63 juta lira (Rp 23,2 miliar) ke saham pada April 2026. Kaya kemudian disebut menjual saham tersebut pada September dan memperoleh keuntungan sekitar 1,3 miliar lira (Rp 473,4 miliar).

Gunaydin juga menuding suami Kaya menginvestasikan sekitar 100 juta lira (sekitar Rp23,2 miliar) dan kemudian memperoleh kembali sekitar 826 juta lira (sekitar Rp191,5 miliar). Jika digabungkan, Yeni mengeklaim pasangan tersebut memperoleh keuntungan hampir 2,2 miliar lira atau sekitar Rp803,9 miliar.

Gunaydin menuduh Kaya menerima informasi orang dalam (insider information) terkait transaksi tersebut. Namun, tuduhan tersebut merupakan bagian dari pernyataan pihak oposisi dan masih menjadi materi penyelidikan.

Disebut "Skandal Terbesar"

Kasus tersebut diperkirakan menjadi salah satu isu utama dalam agenda parlemen Turki setelah masa reses musim panas berakhir pada 1 Oktober. Ketua Partai Yeni, Ozgur Ozel, menyebut kasus tersebut sebagai "perampokan abad ini" dalam rapat partainya pada Rabu.

Ozel mengisyaratkan bahwa masih ada nama lain yang menurutnya terkait dengan skandal tersebut. Pernyataan Ozel merupakan pandangan politik pihak oposisi dan belum menjadi kesimpulan hukum.

Erdogan Gelar Pertemuan Ekonomi

Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Selasa menggelar pertemuan selama sekitar tiga jam dengan para penasihat ekonominya untuk membahas krisis dana investasi tersebut. Sebelumnya, Erdogan membela rekam jejak partainya di tengah kritik oposisi.

"Partai AKP adalah partai bersih," kata Erdogan kepada kader partainya, menolak kritik dari lawan politiknya terkait integritas partai.

Krisis dana investasi Turki sendiri mulai mencuat pada pertengahan September ketika sejumlah dana investasi menyatakan tidak mampu memenuhi permintaan pencairan dari investor. Kondisi tersebut kemudian memicu tekanan di bursa saham Istanbul.

Sehari setelah krisis mencuat, regulator mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut dengan menempatkan tujuh perusahaan yang mengelola 131 dana investasi ke dalam proses likuidasi. Total aset dana yang terdampak dilaporkan mencapai sekitar US$17 miliar (Rp 303,7 triliun).

Otoritas Pasar Modal Turki atau Capital Markets Board (SPK) menyatakan lebih dari 455.000 investor individu terdampak oleh krisis tersebut. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap transaksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam krisis dana investasi tersebut.