Duo Arab Pecah! Saudi-UEA Kini Didesak Bersatu Lawan Houthi di Yaman

Jakarta, CNBC Indonesia - Arab Saudi didesak memperbaiki kembali hubungannya dengan Uni Emirat Arab (UEA) terkait konflik di Yaman. Rekonsiliasi kedua negara dinilai menjadi salah satu harga yang harus dibayar Riyadh jika ingin membangun aliansi militer yang cukup kuat untuk mendorong mundur kelompok Houthi.

Mengutip laporan The Guardian, Rabu (30/9/2026), hubungan Saudi dan UEA di Yaman memburuk sejak Januari tahun ini. Kedua negara sebelumnya sama-sama mendukung kelompok-kelompok yang memerangi Houthi, tetapi hubungan tersebut berubah drastis ketika pasukan yang berafiliasi dengan UEA, yakni kelompok separatis Southern Transitional Council (STC), diserang dan dikalahkan Saudi.

Serangan itu dilakukan untuk menggagalkan upaya STC membentuk kembali negara terpisah di Yaman bagian selatan. Setelah itu, UEA secara efektif meninggalkan Yaman.

Situasi berubah setelah Houthi yang bersekutu dengan Iran secara mengejutkan berhasil bergerak menuju Selat Bab al-Mandab pada pertengahan September. Kemajuan pasukan Houthi ke arah selatan mengubah kembali peta geopolitik kawasan tersebut.

Dalam ofensif tersebut, pasukan yang sebelumnya didukung UEA, National Resistance Forces yang dipimpin Tareq Saleh, mengalami kekalahan. Garis pertahanan kelompok itu bahkan runtuh dengan cepat.

Masa depan peran UEA di Yaman kemudian menjadi salah satu topik dalam pertemuan di Abu Dhabi pada Minggu. Pertemuan tersebut dihadiri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan serta sejumlah negara Arab lainnya, termasuk perwakilan Arab Saudi.

Netanyahu dilaporkan menawarkan bantuan kepada Saudi untuk mengalahkan Houthi. Namun, Riyadh kemungkinan akan sulit menerima tawaran tersebut, terlebih karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejauh ini belum merespons permintaan Saudi agar AS membantu menghadapi Houthi di Yaman.

Pembahasan mengenai Yaman berlanjut pada Selasa dalam pertemuan di Riyadh antara Menteri Pertahanan Saudi Pangeran Khalid bin Salman Al Saud dan Wakil Presiden UEA Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Pertemuan tersebut menjadi salah satu sinyal bahwa kedua pihak mungkin mulai mencari jalan untuk memperbaiki hubungan yang retak, meski tahap awalnya mungkin hanya terbatas pada kerja sama di sektor energi.

Dorongan untuk mencari titik temu semakin kuat setelah Houthi berhasil bergerak hingga mendekati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut merupakan salah satu jalur strategis bagi ekspor minyak Saudi. Setelah merebut sejumlah wilayah, pasukan Houthi kini berusaha memperkuat posisi mereka dan bergerak menuju Kota Taiz di Yaman barat daya.

"Pasukan Houthi melancarkan gelombang serangan secara bersamaan ke kota tersebut, berusaha menguras kekuatan pasukan Poros Taiz yang mempertahankan kota," kata Baraa Shiban, pakar Teluk dan Yaman dari lembaga kajian pertahanan Rusi, yang baru menghabiskan sepekan di Taiz.

"Pasukan Houthi memang didorong mundur, tetapi kemudian keesokan harinya mereka kembali menyerang dari front yang berbeda."

Menurut Shiban, upaya untuk mengakhiri perselisihan Saudi dan UEA memang sedang dilakukan dan sejumlah langkah untuk membangun kembali kepercayaan kemungkinan ditempuh. Namun, ia menilai kembalinya UEA ke Yaman tidak mudah karena Abu Dhabi sebelumnya telah meninggalkan negara tersebut dan masih memiliki hubungan dengan STC.

"Upaya sedang dilakukan untuk mencoba mengakhiri keretakan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dan mungkin akan ada beberapa langkah untuk membangun kepercayaan. Namun, UEA telah meninggalkan Yaman, dan kecil kemungkinan Riyadh akan membiarkan mereka kembali karena mereka bersekutu dengan STC, dan itu akan menimbulkan masalah ... UEA dan Arab Saudi pada dasarnya berada di pihak yang berlawanan," ujarnya.

Pemimpin STC Aidarous al-Zubaidi sendiri melarikan diri ke pengasingan setelah pasukannya diserang Saudi. Sejak saat itu, STC semakin tersisih dari panggung politik Yaman.

Mantan Menteri Luar Negeri Yaman sekaligus pendukung STC, Khaled Alyemany, mengatakan Saudi mungkin perlu meninjau kembali pendekatan politiknya terhadap persoalan Yaman bagian selatan.

Alasannya, Giant Brigades, pasukan selatan yang pernah dilatih UEA dan sebelumnya terkait dengan STC, merupakan salah satu kekuatan paling andal dan memiliki persenjataan terbaik di lapangan untuk menahan laju Houthi.

STC sendiri mendesak Giant Brigades menolak rencana penggabungan dengan pasukan pemerintah Yaman. Kelompok separatis itu menilai langkah tersebut justru akan melemahkan perjuangan mereka untuk memperoleh kemerdekaan.

"Kita tidak bisa bertempur dan berperang di utara melawan Houthi jika kita tidak memiliki prospek untuk kemerdekaan kita," kata Alyemany.

Menurutnya, pemerintah Yaman yang diakui PBB dan saat ini beroperasi dari pengasingan di Riyadh meminta warga selatan ikut berperang untuk merebut kembali ibu kota Sanaa. Namun, pemerintah tersebut tidak memberikan jaminan mengenai hak rakyat Yaman selatan untuk menentukan nasib sendiri.

"Pemerintah yang diakui PBB ... yang beroperasi dari pengasingan di Riyadh, bersikeras agar warga selatan berperang untuk merebut kembali ibu kota, Sana'a, atas namanya, tetapi tanpa janji apa pun mengenai hak selatan untuk menentukan nasib sendiri," katanya.

"Masalahnya adalah, selama pemerintah Yaman memperoleh legitimasinya dari para penyandang dana Saudi, bukan dari rakyatnya, hasilnya bukanlah tujuan yang dinyatakan Arab Saudi, yaitu keamanan di sepanjang perbatasan selatannya," ujar Alyemany.

Di sisi lain, Gedung Putih dilaporkan secara diam-diam mendorong UEA dan Saudi mengakhiri perselisihan mereka. Washington mengusulkan pembentukan komando militer terpadu yang melibatkan Southern Giants Brigades untuk menghadapi kemajuan Houthi.

Ada pula proposal untuk memanfaatkan intelijen Israel serta menyewa perusahaan keamanan swasta Israel. UEA diketahui pernah menggunakan perusahaan keamanan Israel di Yaman pada masa lalu, dalam sejumlah operasi yang terkadang berlangsung brutal.

Namun, Saudi selama ini enggan terlihat bekerja sama dengan Israel. Riyadh juga selalu menolak membantu kelompok separatis selatan karena khawatir pemisahan Yaman justru akan memperkuat kendali Houthi di wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Saudi.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Houthi telah menggunakan drone dan rudal untuk menyerang fasilitas energi Saudi.

Di tengah dukungan dan perlindungan udara dari Saudi, pertempuran untuk mencegah Houthi memperkuat wilayah yang telah mereka kuasai tetap berlangsung sengit. Parlemen pemerintah Yaman yang diakui PBB bahkan telah mengesahkan mobilisasi umum rakyat Yaman untuk melawan Houthi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat eskalasi konflik di Yaman telah menewaskan 838 orang dan melukai 3.643 lainnya sejak 6 Agustus tahun lalu hingga 26 September tahun ini.

Houthi sendiri menegaskan mereka tidak bermaksud memblokir seluruh aktivitas pelayaran komersial di Selat Bab al-Mandab. Kelompok tersebut menyatakan hanya kapal yang terkait dengan Saudi yang menjadi sasaran.

Pada Senin, Houthi bahkan merilis data yang mereka klaim menunjukkan lalu lintas kapal komersial tetap berjalan normal.

Houthi juga menuduh Saudi pada dasarnya merupakan kekuatan kolonial, sementara pemerintah Yaman yang diakui PBB dan berbasis di Aden disebut hanya menjadi kepanjangan tangan Riyadh serta tidak memiliki kemampuan independen untuk menjalankan pemerintahan.

April Longley Alley, peneliti senior di Washington Institute, mengatakan dalam seminar International Crisis Group bahwa perang ini merupakan persoalan hidup dan mati bagi Saudi. Namun, menurut dia, Houthi tidak menunjukkan tanda-tanda bersedia berkompromi.

"Kita harus melihat apakah mereka dapat mempertahankan wilayah-wilayah ini, tetapi apa yang dipelajari Houthi dari perang dengan Iran adalah bahwa Arab Saudi ketika berada di bawah tekanan dan serangan akan mencari deeskalasi," kata Alley.

"Houthi menuntut perdamaian dari pihak yang menang," ujarnya.