Panas! "NATO Muslim" Akhirnya Sepakat Terjunkan Pasukan Lawan Houthi
Jakarta, CNBC Indonesia - Aliansi Pertahanan Makkah sepakat mengaktifkan langkah pencegahan kolektif setelah serangkaian serangan kelompok Houthi Yaman terhadap Arab Saudi. Saudi, Pakistan, dan Turki menyatakan akan menyiapkan kekuatan militer untuk dikerahkan dengan cepat ke wilayah kerajaan.
Dilansir Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam pernyataan pada Senin (5/10/2026) mengatakan ketiga negara telah menyepakati langkah tersebut sebagai respons terhadap serangan yang disebut sebagai aksi "keji" Houthi.
Saudi, Pakistan, dan Turki akan "menyediakan pasukan dan kemampuan militer yang telah disepakati serta memastikan pengerahan mereka secara cepat" ke Arab Saudi.
Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman mengatakan negara-negara anggota aliansi, yang kerap dijuluki "NATO Muslim", sepakat mengaktifkan pengerahan pasukan sebagai respons "terhadap serangan dan semua pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut".
Keputusan ini diambil ketika pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi melancarkan serangan balasan untuk merebut kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai Houthi. Kelompok tersebut diketahui memiliki hubungan dekat dengan Iran.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan darurat Komite Strategis Politik dan Pertahanan Aliansi Mekkah di Riyadh. Pertemuan digelar di tengah meningkatnya pertempuran di Yaman.
Pakta pertahanan bersama tersebut sebelumnya ditandatangani oleh Saudi, Pakistan, dan Turki pada Agustus lalu. Kesepakatan itu muncul tak lama sebelum Houthi melancarkan serangan di Yaman yang juga menyasar sejumlah target di Arab Saudi.
Sejak saat itu, muncul pertanyaan mengenai apakah Pakistan dan Turki akan benar-benar mengaktifkan pakta tersebut apabila Saudi mendapat serangan.
Namun, eskalasi konflik di Yaman kini mendorong ketiga negara untuk mengambil langkah lebih konkret. Dalam pernyataan bersama, komite sepakat untuk "segera bergerak" menerapkan mekanisme pertahanan kolektif guna "memastikan pengerahan mereka secara cepat di Kerajaan".
Komitmen pertahanan tersebut akan dijalankan berdasarkan "pengaturan yang telah disetujui" serta mengikuti hukum yang berlaku di masing-masing dari ketiga negara.
Mirip Klausul NATO
Aliansi Pertahanan Makkah terbentuk ketika konflik di kawasan Timur Tengah semakin meluas, termasuk perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Kesepakatan pembentukan aliansi ditandatangani pada 7 Agustus 2026. Salah satu poin utamanya menyatakan serangan terhadap salah satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Ketentuan tersebut menyerupai prinsip pertahanan kolektif yang menjadi salah satu fondasi utama NATO. Karena itu, pakta ini sebelumnya juga mendapat perhatian sebagai bentuk kerja sama pertahanan baru antara Saudi, Pakistan, dan Turki.
Meski proses untuk membangun struktur kelembagaan aliansi terus dilakukan, kesepakatan awal belum menjelaskan secara rinci kewajiban militer maupun bentuk bantuan pertahanan yang harus diberikan masing-masing negara.
Tekanan terhadap pakta tersebut meningkat setelah Houthi meluncurkan rentetan rudal ke arah Arab Saudi pada awal September.
Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif saat itu mengatakan serangan terhadap kerajaan dapat memicu pengaktifan kesepakatan.
"Jika terjadi agresi yang tidak beralasan, atau apa pun yang terjadi di Yaman meluas ke Arab Saudi, tentu saja kesepakatan Mekkah akan mulai berlaku," kata Asif kepada media Pakistan Geo News.
Meski demikian, hingga kini belum ada pengerahan pasukan. Analis menilai Pakistan dan Turki masih berupaya mempertahankan peran mereka sebagai mediator dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Kekuatan Militer 3 Negara
Jika digabungkan, tiga negara anggota Aliansi Mekkah memiliki kekuatan militer yang cukup besar.
Berdasarkan Global Firepower Index 2026, ketiganya memiliki hampir 1,4 juta personel militer aktif, sekitar 3.400 pesawat militer, 6.000 tank, serta lebih dari 340 aset angkatan laut.
Aktivasi mekanisme pertahanan kolektif ini menjadi langkah paling konkret sejak pakta tersebut dibentuk pada Agustus lalu, sekaligus menunjukkan meningkatnya kekhawatiran Saudi terhadap ancaman serangan Houthi di tengah eskalasi konflik Yaman.
Â
(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]