Ini Pertimbangan Bos KAI Minta Izin Impor KRL Bekas

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tengah menghadapi berbagai tekanan dalam pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek. Jumlah penumpang terus melonjak hingga menembus rata-rata 1,1 juta orang per hari, sementara sebagian besar armada yang tersedia justru sudah berusia tua.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan KAI meminta izin untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang sebagai solusi sementara. Kebutuhan tambahan armada dinilai semakin mendesak karena pertumbuhan penumpang jauh melampaui perkiraan sebelumnya, sementara kemampuan pengadaan kereta baru dari dalam negeri belum mampu mengejar kebutuhan.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan jumlah penumpang KRL pada semester I 2026 tumbuh 11,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut jauh di atas proyeksi sebelumnya yang hanya berada di kisaran 3%-4%.

"Ini terjadi anomali kalau kita bandingkan 2025 di 2026, itu 11,5%. Ini semester I di semester I, itu 11,5%. Yang tadinya rata-rata penumpang harian itu di bawah 1 juta, sekarang itu sudah 1,1 juta," ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (23/9/2026).

Lonjakan penumpang bukan hanya terlihat dari angka nasional, tetapi juga di stasiun-stasiun dengan volume pengguna yang tinggi.

Di Stasiun Bogor, misalnya, jumlah penumpang naik-turun yang sebelumnya masih di bawah 100.000 orang per hari kini mencapai sekitar 160.000 orang. Kondisi tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang mengandalkan kereta sebagai moda transportasi untuk aktivitas harian.

"Artinya, memang untuk transportasi commuter, kereta lebih menjadi pilihan utama pada saat ini," katanya.

Masalahnya, peningkatan permintaan tersebut terjadi ketika kondisi armada KRL tidak lagi ideal. KAI mencatat terdapat sekitar 92 trainset yang telah berusia 40 tahun dan harus secara bertahap dikonservasi. Bahkan, sebagian armada yang beroperasi saat ini berasal dari era 1970-an.

"Pada saat ini kita punya 92 trainset yang umurnya sudah 40 tahun. Ini yang akan pelan-pelan kita konservasi," ujar Bobby.

Kebutuhan penggantian armada juga semakin mendesak karena usia kereta berpotensi menimbulkan persoalan teknis. KAI memperkirakan kondisi tersebut akan semakin berat pada 2029 ketika sejumlah trainset memasuki usia sekitar 45 tahun. Pada usia tersebut, ketersediaan suku cadang hingga kondisi material kereta menjadi persoalan.

"Yang paling tinggi itu ada di 2029. Ketika trainset-trainset kita ini sudah berumur 45. Sudah berumur 45. 45 ini kita sudah tidak deal, satu sparepart-nya sudah tidak ada. Yang kedua, secara metal dia sudah mulai fatigue," katanya.

Tekanan terhadap ketersediaan armada semakin besar karena kebutuhan kereta pada 2026 saja diperkirakan mencapai 104 trainset, dengan asumsi konservatif jumlah penumpang 1 juta orang per hari.

Kebutuhan tersebut mencakup 89 trainset untuk menjalankan 1.065 perjalanan KRL per hari, ditambah cadangan dan kebutuhan perawatan. Sementara itu, jumlah sarana pada awal 2026 baru mencapai 102 trainset.

Usul Impor Kereta Bekas Dapat Dukungan DPR

Karena itu, Bobby menekankan, kebutuhan penggantian trainset tidak bisa sepenuhnya ditunda sambil menunggu kemampuan produksi dalam negeri meningkat dan mengusulkan wacana impor kereta bekas.

Impor kereta bekas dipilih karena waktu pengadaannya relatif lebih cepat dibandingkan kereta baru. Setelah mendapatkan persetujuan, rangkaian bekas tersebut diperkirakan dapat didatangkan dan digunakan dalam waktu sekitar satu hingga dua bulan, sedangkan pengadaan kereta baru membutuhkan waktu jauh lebih lama.

"Kalau kita impor baru, nantinya produksi kereta dalam negeri akan terganggu. Kalau bekas ini hanya untuk transisi," ujarnya.

KAI juga berencana menggunakan rangkaian KRL bekas tersebut untuk jangka waktu terbatas. Armada impor itu ditargetkan menjadi jembatan selama industri dalam negeri memperbaiki kapasitas produksinya sekaligus memenuhi kebutuhan perjalanan KRL yang terus meningkat.

"Rencana akan kita pakai 10 tahun dan ini segera kita lakukan karena sudah banyak komplain (dari pengguna jasa)," kata Bobby.

Gayung bersambut, Komisi VI DPR RI memberi dukungannya. Impor kereta bukan baru itu ditempatkan sebagai solusi transisi, sementara industri perkeretaapian dalam negeri tetap didorong untuk meningkatkan kemampuan produksinya.

"Memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian, khususnya KRL Jabodetabek, dengan meningkatkan industri lokal, dan melakukan impor rangkaian kereta (trainset) bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam rapat tersebut.