Prabowo Perintahkan Raja Juli Tajam ke atas, Langsung Cabut 5 Izin

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto agar tegas menegakkan hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Dia pun mengumumkan pencabutan izin usaha lima perusahaan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan tengah pada hari Senin (21/9/2026).

Pencabutan izin kelima perusahaan itu, ujarnya, bagian dari proses penegakan hukum terkait karhutla konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

"Ini (pencabutan izin perusahaan) bagian dari perintah Bapak Presiden ya, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tidak hanya tajam pada yang kecil, tapi juga tajam ke atas," kata Raja Juli, dikutip dari keterangan di situs resmi Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Selasa (22/9/2026).

Raja Juli menegaskan, pemegang konsesi atau PBPH memiliki kewajiban untuk menjaga kawasan serta memenuhi kewajiban yang melekat pada izin yang diberikan.

"Namun sekali lagi karena mereka mengabaikan, tidak peduli dengan hal itu, maka hari ini lima tersebut saya cabut," ucap Raja Juli.

Kelimanya, menurut Raja Juli, memiliki total luas konsesi 92.464 hektare (ha). Dan, total di antaranya seluas 1.169,13 ha terbakar.

Lima perusahaan yang izinnya dicabut tersebut adalah:

- PT Wana Lestari Jaya di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat, dengan luas konsesi sekitar 29.140 ha, luas lahan terbakar 47,84 ha

- PT Prima Multi Buana di Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas konsesi 11.882 ha, luas lahan terbakar 18,20 ha

- PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau, Kalimantan Tengah, seluas 3.812 ha, luas lahan terbakar 497 ha

- PT Grace Putri Perdana di Lamandau, Sukamara dan Ketapang, seluas 28.990 ha, luas lahan terbakar 374,99 ha

- PT Babugus Wahana Lestari di Kapuas, Kalimantan Tengah, seluas 18.640 ha, luas lahan terbakar 231,10 ha.

Dia berharap, penegakan hukum tersebut memberi efek jera kepada perusahaan lain di bawah Kemenhut agar tidak melakukan pembakaran maupun pembiaran terhadap karhutla.

"Oleh karena itu, sekali lagi berharap ini juga menjadi efek jera terhadap seluruh perusahaan yang lain yang berada di bawah Kementerian Kehutanan agar tidak melakukan pembakaran, pembiaran," tukasnya.

Jumlah Titik Panas Menurun

Di sisi lain, Kemenhut menyatakan, hasil pemantauan terbaru menunjukkan penurunan signifikan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence secara nasional.

Di saat bersamaan, Kemenhut bersama BNPB menegaskan terus memperkuat operasi pengendalian di Kalimantan Tengah, termasuk melalui evaluasi langsung di Camp Peat Tumbang Nusa dan penguatan penegakan hukum terhadap pemegang konsesi yang dinilai melanggar kewajiban pengendalian karhutla.

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, hingga Senin (21/9/2026) pukul 21.10 WIB, secara nasional terdeteksi 688 hotspot high confidence, turun sebanyak 844 titik dibandingkan 1.532 titik pada Minggu (20/9/2026).

Di enam provinsi prioritas, hotspot high confidence tercatat:

- Kalimantan Tengah: 228 titik, turun dari 968 titik
- Kalimantan Selatan: 71 titik, meningkat dari 39 titik
- Kalimantan Barat: 36 titik, turun dari 98 titik
- Sumatra Selatan: 23 titik, turun dari 285 titik
- Jambi: 2 titik, turun dari 26 titik
- Riau: 0 titik, turun dari 1 titik.

"Secara keseluruhan, hotspot high confidence pada enam provinsi prioritas turun dari 1.417 menjadi 360 titik, atau berkurang sekitar 74,6 persen dalam satu hari," tulis Kemenhut.

"Penurunan paling besar secara jumlah terjadi di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski demikian, Kalimantan Tengah masih mencatat hotspot tertinggi di antara enam provinsi prioritas, sementara Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya dari enam provinsi tersebut yang menunjukkan peningkatan dibandingkan sehari sebelumnya," tambah Kemenhut.