Italia Bakal Larang Cadar di Sekolah, Jumlah Murid Asing Dibatasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Italia tengah menyiapkan paket kebijakan pendidikan yang mencakup larangan penggunaan burqa dan niqab atau cadar di lingkungan sekolah, sekaligus pembatasan jumlah murid asing di setiap kelas. Rencana itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Giorgia Meloni.

Menurut Meloni, sebagaimana dilansir Euronews, Senin (21/9/2026), paket tersebut akan segera dibawa ke rapat kabinet. Selain soal cadar, aturan itu juga mewajibkan orang tua murid yang anaknya dinilai mengalami "kesulitan serius dalam berintegrasi" ke sistem sekolah nasional untuk belajar bahasa Italia. Kuota bangku bagi siswa asing pun akan dibatasi.

Sejumlah negara Eropa sudah lebih dulu melarang penutup wajah di ruang publik, di antaranya Prancis dan Belgia. Austria menerapkan pembatasan serupa di sekolah.

Sebaliknya, di negara seperti Spanyol dan Polandia, kebebasan beragama dan berkeyakinan dilindungi konstitusi.

Pengumuman ini muncul menjelang pemilu Italia tahun depan. Persaingan di sisi kanan partai Meloni kian panas setelah masuknya purnawirawan jenderal Roberto Vannacci, yang mendorong kebijakan migrasi jauh lebih keras.

Isu migrasi sendiri termasuk topik paling memecah di panggung politik Italia.

Berbicara dalam acara yang digelar Gioventù Nazionale, sayap pemuda partainya, Fratelli d'Italia, Meloni menyatakan anak-anak Italia saat ini terpojok.

"Tidak bisa diterima bahwa di ruang kelas Italia, anak-anak yang justru merasa terpojok adalah anak-anak Italia sendiri karena mereka menjadi minoritas. Itu tidak boleh dibiarkan," katanya.

"Menyebut semua ini sebagai integrasi adalah kebohongan lagi, kebohongan yang nyaman bagi mereka yang hidup dari ideologi, bagi mereka yang menceramahi kita dari ruang tamu mereka lalu menyekolahkan anak-anak mereka sendiri ke sekolah yang tidak punya masalah semacam ini," imbuhnya.

Bukan Hal Baru

Wacana ini bukan hal baru. Awal Agustus lalu, Menteri Pendidikan dan Merit Giuseppe Valditara mengusulkan pengaturan soal cadar melalui amandemen pada RUU keamanan.

Akhir Juli, Futuro Nazionale, partai bentukan anggota parlemen Eropa dari sayap kanan jauh, Roberto Vannacci, yang mendukung usulan Meloni, mengajukan resolusi menolak cadar di Komite Kebudayaan Dewan Perwakilan. Resolusi itu lolos berkat suara koalisi tengah-kanan setelah naskahnya ditulis ulang atas permintaan pemerintah.

Sebelumnya pada Maret, Partai Lega menyodorkan RUU di Senat untuk merevisi Pasal 5 UU Reale 1975. Undang-undang itu dibuat Menteri Kehakiman kala itu, Oronzo Reale, pada masa Years of Lead untuk melarang penutup wajah di tempat umum.

Revisi yang diusulkan akan menciptakan delik baru berupa pemaksaan seseorang menutup wajahnya, dengan ancaman pidana satu hingga dua tahun penjara serta denda 10.000 euro sampai 30.000 euro. Pelaku yang divonis bersalah juga akan kehilangan peluang memperoleh kewarganegaraan Italia.

Aturan Cadar di Berbagai Negara Eropa

Prancis memberlakukan larangan nasional menutup wajah di ruang publik sejak April 2011, kebijakan yang belakangan dikuatkan Pengadilan HAM Eropa. Belgia menyusul pada Juli 2011 dengan sanksi denda dan pidana penjara.

Bulgaria melarang cadar di lembaga negara, administrasi, dan pendidikan sejak September 2016.

Austria mengesahkan undang-undang anti-masker pada Oktober 2017 yang mewajibkan wajah tetap terlihat di ruang publik. Mulai September 2026, anak perempuan hingga usia 14 tahun juga dilarang mengenakan penutup kepala di sekolah yang "menutupi kepala sesuai tradisi Islam".

Denmark menerapkan larangan nasional sejak Agustus 2018 dengan denda yang meningkat bagi pelanggar berulang. Belanda memberlakukan larangan parsial pada Agustus 2019 yang berlaku di sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, dan transportasi umum.

Swiss mengesahkan larangan federal lewat referendum nasional, dengan aturan pelaksanaannya berlaku sejak 2023. Portugal merampungkan prosesnya pada Agustus 2026 melalui undang-undang yang melarang penutup wajah di ruang publik disertai sanksi denda.

Jerman tidak punya larangan tingkat nasional. Namun aturan federal melarang pegawai publik, hakim, anggota militer, serta pengemudi menutupi wajah saat berkendara.

Beberapa negara bagian juga membatasi cadar di sekolah dan universitas, baik bagi pelajar maupun pengajar.

Kuota Murid Asing di Kelas

Bila aturan batas maksimal siswa asing per kelas benar-benar disahkan, Italia akan menjadi negara Eropa pertama yang memiliki ketentuan semacam itu.

Sebenarnya Italia sudah mengenal batas 30% murid non-Italia lewat surat edaran kementerian tahun 2010 dari Menteri Pendidikan saat itu, Mariastella Gelmini. Hanya saja aturan tersebut kerap tak berjalan karena kondisi demografi setempat dan minimnya fleksibilitas, terutama di kawasan pinggiran kota.

Negara Eropa lain punya pendekatan berbeda. Denmark termasuk yang paling ketat: pemerintah mengizinkan sekolah menengah atas menetapkan kuota hingga 50% untuk murid "berasal dari luar Barat" atau dari lingkungan tertinggal.

Sekolah di sana juga boleh menyusun kelas berdasarkan penghasilan orang tua demi mendorong pembauran sosial dan etnis, model yang kini diamati dengan penuh minat oleh pemerintah Italia.

Di Prancis, kuota berdasarkan asal-usul justru bertentangan dengan konstitusi karena negara tidak mengumpulkan data statistik berdasarkan identitas etnis maupun agama.

Sebagai gantinya, otoritas memakai metode "zoning" untuk menata ulang zona penerimaan sekolah sehingga kawasan kelas pekerja tersambung dengan permukiman kelas atas. Di daerah dengan konsentrasi migran tinggi, jumlah murid per kelas dikurangi.

Kritik Meluas

Rencana Meloni mendapat dukungan dari kalangan koalisi pemerintah, tetapi juga menuai tentangan dari oposisi dan kalangan akademisi hukum.

Kepada ANSA, Salvatore Curreri, guru besar hukum tata negara di Universitas Enna, menyinggung Pasal 34 Konstitusi yang menegaskan "sekolah terbuka untuk semua orang", termasuk anak-anak warga asing.

"Jika aturan itu begitu membatasi sampai mencerabut anak-anak dan keluarganya ke wilayah lain, jauh dari tempat tinggal mereka, hal itu bisa terbukti berlebihan justru karena bertentangan dengan tujuan fungsional utama integrasi, dengan risiko melanggar hak yang diakui konstitusi," ujar Curreri.

Kritik juga datang dari Angelo Bonelli, anggota parlemen dari Aliansi Hijau dan Kiri (AVS) sekaligus juru bicara bersama Green Europe.

"Sekali lagi, alih-alih mengurus sekolah, dia mengejar kanan neo-fasis AfD dan Vannacci, yang mengusulkan kelas terpisah untuk siswa penyandang disabilitas," katanya. "Kenyataannya, perdana menteri sama sekali tidak tertarik pada bagaimana sekolah bekerja. Gaji guru kita termasuk yang terendah di Eropa."