Anggaran Talangan Utang Kopdes Sudah Ada, Tunggu Tagihan Himbara

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan telah menyiapkan anggaran untuk talangan pembayaran kewajiban jatuh tempo tahap awal pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan pembayaran tersebut dilakukan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara kepada perbankan dalam Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang akan jatuh tempo pada 25 September 2026.

Namun, pembayaran tersebut akan dilakukan setelah Kemenkeu menerima tagihan dari Himbara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Terkait dengan pembayaran untuk KDMP, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026, nanti Kemenkeu akan membayar setelah adanya tagihan dari Himbara," kata Nufransa di APBN KiTA, Jumat (18/9/2026).

Adapun pembayaran tersebut berkaitan dengan kewajiban pembiayaan yang memiliki plafon kredit sindikasi dari bank Himbara sekitar Rp240 triliun.

Nufransa menegaskan, meski pemerintah telah menyiapkan anggaran, pembayaran belum dapat dilakukan saat ini lantaran Kemenkeu belum menerima tagihan dari Himbara.

"Sehingga dengan demikian, sampai saat ini, kita belum menerima tagihan dari Himbara tersebut, jadi belum bisa kita bayarkan, namun anggarannya sudah kami siapkan," terang Nufransa.

Sesuai PMK Nomor 15 Tahun 2026, Himbara nantinya menerima dokumen serah terima dari PT Agrinas dan Kementerian Koperasi (Kemenkop). Dokumen tersebut juga harus dilengkapi berita acara serah terima yang telah direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari masing-masing pemerintah daerah.

Dengan mekanisme tersebut, Kemenkeu akan melakukan pembayaran setelah tagihan dan dokumen persyaratan diterima serta memenuhi ketentuan.

Meski begitu, Kemenkeu juga terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastkan proses pembayaran berjalan transparan dan akuntabel.

"Kami senantiasa bekerja sama juga dengan kementerian dan lembaga terkait, hingga nanti pada saat pembayarannya akan terus terjaga transparansi dan juga akuntabilitasnya," ujar Nufransa.