DPR Pertanyakan Pemerintah Bayar Bunga KDMP Rp 13,4 Triliun ke Himbara
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) mengkritik pemerintah terkait pembayaran cicilan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang membutuhkan anggaran cukup besar, di tengah terbatasnya fiskal pemerintah.
Anggota Banggar DPR Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit mengkritik pemerintah atas bunga yang muncul setelah adanya anggaran bunga cicilan pinjaman KDMP hingga mencapai Rp 13,4 triliun.
"Ini nanti bisa jadi catatan buat pemerintah. Kita (pemerintah) kasih ke bank Himbara Rp 51 triliun, tapi Himbaranya malah dapat bunga Rp 13 triliun? Itu kalau dialihkan ke transfer daerah (TKD), dampaknya luar biasa lho, bisa cover DBH (dana bagi hasil) juga," kata Dolfie dalam rapat panitia kerja (Panja) TKD Banggar DPR, Rabu (9/9/2026).
Ia pun juga menyinggung soal peran Danantara saat menyoroti bunga pinjaman yang diambil oleh perbankan himbara.
"Malah kita kasih ke bank Himbara yang dia sudah punya kekuatan tersendiri lewat Danantara," tegasnya.
Bahkan, hal ini dapat membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak optimal karena digunakan untuk membayar bunga pinjaman.
"Kita subsidi lagi dari APBN. Tolong dipikirkan. Masa APBN kasih ke bank Himbara Rp 13 triliun, sementara APBN-nya buat transfer daerah kita babak belur seperti ini? Jadi, mohon pertimbangan Rp 13 triliun ini dapat di reformulasikan," ujarnya.