Amran Bicara Beras Penyebab Inflasi-Ngaku RI Aman Meski El Nino Berat

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman, mengakui harga beras kembali menjadi salah satu penyumbang inflasi. Padahal, sebelumnya beras disebut tidak lagi menjadi penyumbang inflasi.

Amran mengatakan, kenaikan harga tersebut langsung dibedah pemerintah untuk mencari penyebabnya. Salah satu faktor yang ditemukan adalah adanya harga beras yang dinilai tidak wajar di pasaran.

"Harga beras menurut Mendagri di rapat inflasi, itu ada kenaikan sedikit. Sebelumnya, beras bukan lagi penyumbang inflasi. Tapi begitu ada kenaikan, kita coba membedah. Kenapa ada kenaikan? Kita bedah," ujar Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Ia menuturkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga harga beras, baik dari sisi petani maupun konsumen. Salah satunya melalui bantuan pangan yang menyasar 33,4 juta rumah tangga.

"Pertama, kita lakukan ada bantuan pangan gratis. Bantuan pangan untuk 33,4 juta rumah tangga. Nah, ini kita lakukan. Kita mau lakukan percepatan. Itu dari perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," katanya.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga memperkuat penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan menambah 1 juta ton beras. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari operasi pasar untuk menahan kenaikan harga.

"Yang kedua adalah SPHP. Kita tambah 1 juta ton. Ini yang kemarin tinggal sedikit, kita tambah. Kita sudah putuskan, tambah 1 juta ton. Ini kita lakukan operasi pasar, supaya jangan harga naik," ujar dia.

Amran menjelaskan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan harga beras bagi petani dan konsumen. Pemerintah tidak ingin harga di tingkat petani jatuh terlalu dalam, tetapi di sisi lain harga yang dibayar masyarakat juga harus tetap terjangkau.

"Nah, kita harus jaga dua-duanya. Petani kita jaga harganya supaya jangan turun drastis. Konsumen 286 juta kita jaga juga harganya. Jangan sampai terlalu tinggi. Petani, 116 juta petani padi. Ini dua-dua kita harus jaga. Itulah tugas pemerintah," tuturnya.

Ia pun menyebut salah satu dugaan penyebab kembali masuknya beras ke dalam kategori penyumbang inflasi nasional, adalah adanya harga beras yang tidak wajar.

Sebelumnya pemerintah menyoroti persoalan pada beras premium dan kini menemukan dugaan masalah pada beras fortifikasi.

"Hari ini ternyata masih ada. Salah satu faktor adalah harga yang tidak wajar. Harga tidak wajar, dulu yang masalah pertama itu adalah beras premium. Tersangkanya sudah ada 102. Ternyata ada dugaan beralih dari premium ke fortifikasi. Katanya fortifikasi. Setelah kita cek di lab, ada 4 lab, kredibel. Kita cek ternyata tidak sesuai dengan label," ungkap Amran.

Menurutnya, persoalan beras fortifikasi tidak hanya terkait dengan kandungan produk yang diduga tidak sesuai label, tetapi juga harga jual yang jauh di atas harga wajar.

"Nah ini harusnya harganya Rp13.500 per kg, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kg. Dan rata-rata kenaikannya, itu penipuan Rp22.000 per kg, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita," tegasnya.

Amran juga menekankan beras fortifikasi seharusnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, kelompok stunting, dan masyarakat miskin. Karena itu, harga yang tinggi dan dugaan ketidaksesuaian kandungan dinilai membuat tujuan program tidak tercapai.

"Tujuan fortifikasi adalah untuk ibu hamil menyusui dengan stunting dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium. Ini sudah keliru dan juga ini beras ada disubsidi," tutur dia.

El Nino Ekstrem

Di tengah persoalan harga tersebut, Amran memastikan kondisi pasokan beras nasional saat ini masih aman. Bahkan, pemerintah mengklaim memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga sekitar 10 bulan ke depan.

Hal itu disebut menjadi penting mengingat Indonesia tengah menghadapi tekanan cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino yang disebut BMKG sebagai salah satu yang terberat.

"Pertama adalah pangan kita Alhamdulillah aman, khususnya beras. Di tengah goncangan dunia, krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Ini terjadi di belahan dunia, bahkan ada El Nino yang sangat ekstrem. El Nino Godzilla. Ini terberat katanya, menurut BMKG," kata Amran.

Ia mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai antisipasi atas arahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pembangunan irigasi, embung, optimalisasi sawah dan rawa, hingga cetak sawah.

"Kita sudah antisipasi atas arahan Bapak Presiden. Kita membangun irigasi, embung, optimalisasi sawah, rawa, dan seterusnya. Cetak sawah, semua kita sudah lakukan," ucapnya.

Amran memperkirakan total ketersediaan beras nasional saat ini mencapai sekitar 25-26 juta ton. Angka tersebut berasal dari standing crop, kebutuhan hotel-restoran-kafe (horeka), serta stok beras yang berada di Bulog.

"Kemudian horeka, yang di hotel, rumah, restoran, kafe, itu juga 10 juta ton lebih. Kemudian, yang di Bulog, kurang lebih 5 juta ton, totalnya 25-26 juta ton. Kebutuhan per bulan, itu 2,5-2,6 juta ton," jelas Amran.

Dengan kondisi tersebut, ia memastikan stok beras nasional masih mencukupi untuk beberapa bulan ke depan.

"Artinya apa? cukup beras kita untuk 10 bulan ke depan. Katakanlah, kita hitung bulan depan saja, atau bulan ini, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, sampai bulan 6, tahun depan stok kita. Jadi sangat aman," ujarnya.

Amran menambahkan, kondisi stok yang aman juga membuat Indonesia mulai melakukan ekspor beras ke sejumlah negara, termasuk Malaysia dan Palestina.

"Bukan saja stok kita aman, tapi kita sudah ekspor ke Malaysia. Dan ini sejarah baru untuk Republik Indonesia. Dan beberapa negara lagi, melalui bulog, akan kita ekspor beras kita. Termasuk Palestina, kita kirim 10.000 ton. Ini juga salah satu kebanggaan kita, dan itu perintah Bapak Presiden," pungkas dia.