Di Depan Putin dan Xi Jinping, Prabowo Sebut Reformasi PBB

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto hadir dan menyampaikan pandangan strategisnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang dihelat di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026). Dalam sesi rapat terbatas yang turut dihadiri para pemimpin dunia seperti Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, hingga Presiden China Xi Jinping, Prabowo menyoroti urgensi reformasi global.

Di hadapan para pemimpin blok ekonomi tersebut, Prabowo menekankan peran vital BRICS dalam menjamin stabilitas pasokan pangan dan energi dunia. Ia mengajak seluruh negara anggota untuk bersama-sama membangun sistem multilateral yang kuat guna mengakomodasi kepentingan seluruh bangsa, baik negara kecil maupun besar, kuat maupun lemah.

Kendati demikian, Prabowo menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus tetap diletakkan sebagai poros utama sistem tersebut, mengingat institusi internasional itu merupakan wadah yang menempatkan seluruh negara pada derajat yang setara.

"Agar hal ini berhasil, kita harus tetap menempatkan PBB sebagai pusat sistem tersebut," ujar Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menilai PBB saat ini membutuhkan perombakan mendasar agar mampu berfungsi secara optimal di tengah dinamika global yang kian kompleks.

"Agar PBB dapat menjalankan peran sentral tersebut secara efektif, PBB harus direformasi. PBB harus menjadi lebih representatif, lebih responsif, dan lebih mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat kita," tegasnya.

Kedaulatan Negara dan Ketahanan Energi

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut mengupas pentingnya kemandirian bangsa, kedaulatan negara, serta jaminan ketahanan energi. Menurutnya, kemampuan suatu negara dalam mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya, mengamankan pasokan energi, menyediakan akses pendidikan berkualitas, serta membuka lapangan kesejahteraan adalah fondasi utama untuk membangun bangsa yang tangguh dan merdeka dari intervensi asing.

"Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan. Kita harus tangguh dan dengan demikian kita benar-benar menjadi negara yang merdeka," kata Prabowo.

Ia optimistis, dengan fondasi ekonomi yang solid, BRICS memiliki kapasitas besar untuk memperluas jejaring kerja sama di berbagai sektor strategis, khususnya energi.

"Energi adalah salah satu contoh yang jelas, kita menghubungkan sistem energi kita dan memperkuat keamanan energi di seluruh wilayah kita untuk mendorong perekonomian kita, dan membangun ketahanan yang berkelanjutan," paparnya.

Terlebih, blok BRICS saat ini merepresentasikan lebih dari separuh populasi umat manusia serta menguasai sebagian besar porsi ekonomi dan perdagangan global. Kekuatan kolektif ini dinilai mampu menjembatani pertemuan antara pasar raksasa dunia dengan para produsen energi utama.

Tolak Perdagangan dan Mata Uang Dijadikan Senjata

Isu reformasi arsitektur keuangan internasional turut menjadi sorotan tajam Presiden Prabowo. Ia secara tegas memperingatkan agar instrumen perdagangan dan nilai tukar mata uang tidak disalahgunakan sebagai alat politik atau senjata ekonomi.

"Perdagangan dan mata uang tidak boleh dijadikan senjata. Keduanya harus lebih mampu merespons kebutuhan negara-negara berkembang, termasuk dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya," seru Prabowo.

Lebih lanjut, ia mendorong peran aktif BRICS dalam memperkuat kapasitas finansial guna mendongkrak ketahanan global. Melalui mobilisasi sumber daya yang masif untuk pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, negara-negara Global South diyakini dapat memperkuat kemandirian finansial demi membiayai masa depannya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar.

"Inilah jenis kekuatan kolektif yang kita butuhkan. Kekuatan yang tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat kita," pungkasnya.

(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]