Desil DTSEN Mendadak Naik-Turun? Kemensos Ungkap Penyebabnya

haa, CNBC Indonesia
Jumat, 04/09/2026 18:40 WIB
Foto: Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (28/7/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap penyebab perubahan desil yang sempat terjadi secara signifikan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Salah satu pemicunya adalah masuknya sekitar 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang belum melalui proses verifikasi dan validasi secara menyeluruh.

Perubahan tersebut sempat memicu keluhan masyarakat karena berdampak pada posisi desil dalam DTSEN yang menjadi salah satu referensi penyaluran berbagai program bantuan sosial. Namun, pemerintah memastikan kondisi tersebut telah diperbaiki melalui penerbitan DTSEN Volume 3.1 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab dipanggil Gus Ipul mengatakan pemerintah terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran data untuk meningkatkan akurasi DTSEN.


"Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi. Sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat," kata Gus Ipul, dikutip Jumat (4/9/2026).

Menurut Gus Ipul, perubahan posisi desil tidak otomatis membuat seseorang kehilangan hak atas bantuan sosial. Penyaluran bansos tetap mengacu pada proses penetapan penerima yang dilakukan menjelang periode penyaluran.

"Sehingga, tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret (bansosnya). Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran. Misalnya sekarang ini kan ada lonjakan-lonjakan, itu tidak otomatis (bansos) hilang, karena kan kita belum menyalurkan. Sementara untuk PBI itu setiap bulan sekali," jelas Gus Ipul.

Desil Bukan Penentu Kaya atau Miskin

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan menjelaskan bahwa desil dalam DTSEN bukan ukuran langsung tingkat pendapatan maupun status kaya atau miskin seseorang.

Menurutnya, desil merupakan sistem pemeringkatan kesejahteraan penduduk secara nasional yang dibagi ke dalam 10 kelompok berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan.

"Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa," jelas Andy.

Karena menggunakan sistem peringkat relatif, posisi desil seseorang dapat berubah meski kondisi ekonominya tidak berubah. Perubahan dapat terjadi ketika kondisi masyarakat lain dalam basis data mengalami perubahan.

"Misalnya bencana di Sumatera, sehingga banyak orang yang jatuh miskin, maka otomatis desil saya akan naik. Karena kalau direngking ulang secara nasional, ada orang yang turun, maka ada orang yang naik (desilnya)," jelas dia.

Andy mengatakan DTSEN diperbarui setiap tiga bulan sehingga dalam satu tahun terdapat empat versi data. Masuknya 12 juta data baru pada DTSEN Volume 3 menjadi faktor utama yang menyebabkan perubahan desil terasa sangat signifikan.

"12 juta data baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga. Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan. Ini langsung dievaluasi oleh BPS dan memang gejala di masyarakat kasuistis langsung kita tindaklanjuti," kata Andy.

Desil Naik Tak Berarti Bansos Hilang

Andy juga menegaskan bahwa desil bukan syarat tunggal dalam penentuan penerima bantuan sosial. Desil hanya digunakan sebagai instrumen prioritas ketika jumlah calon penerima melebihi kuota yang tersedia.

"Misalnya di dalam satu ruangan itu ada 10 orang yang berhak mendapatkan bantuan. Sementara pemerintah punya uangnya hanya untuk 5 orang. Maka desil berfungsi memilih 5 orang itu. Yang berada di desil 1 tentu lebih prioritas daripada mereka di desil 4. Yang di desil 4 lebih prioritas daripada mereka di desil 5. Itu cara memilih prioritas," jelas Andy.

Ia menambahkan, setiap program bantuan sosial memiliki kriteria penerima yang berbeda. Karena itu, seseorang yang berada di desil prioritas belum tentu menerima bantuan apabila tidak memenuhi syarat program.

Andy juga meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa kenaikan desil otomatis membuat seseorang dianggap lebih kaya dan kehilangan bantuan sosial.

"Seolah-olah kalau desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar. Dan kalau bantuannya hilang, persepsi masyarakat adalah bantuannya dicabut, uangnya dialihkan ke program yang lain. Itu tidak benar. Karena jumlah bantuan sosial itu tetap dan bahkan bertambah. Kenapa ada orang yang memenuhi syarat tapi tidak mendapatkan (bansos), karena kuotanya terbatas," jelas Andy.

Sebagai tindak lanjut atas temuan perubahan desil yang signifikan pada DTSEN Volume 3, BPS telah menerbitkan DTSEN Volume 3.1 untuk memperbaiki hasil pemeringkatan yang dinilai belum stabil.

Kemensos mengimbau masyarakat yang merasa datanya belum sesuai untuk melakukan pemutakhiran melalui pemerintah desa atau kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah daerah, maupun melalui aplikasi Cek Bansos dan kanal pengaduan resmi yang telah disediakan pemerintah.


(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Polemik Penentuan Desil Warga RI, Begini Respons BPS