Gaji UMR Tapi Masuk Desil 10? Begini Penjelasannya
Jakarta, CNBC Indonesia - Pembukaan akses untuk mengecek desil oleh pemerintah untuk masyarakat membuat setiap orang kini bisa mengetahui posisi kelompok kesejahteraannya.
Di media sosial, masyarakat bahkan sempat mempublikasikan desil mereka yang diperoleh dari data cekbansos.kemensos.go.id. Ada di antaranya yang mengaku hanya berpenghasilan sesuai UMR namun masuk kategori desil 10, layaknya konglomerat atau pejabat.
Meski begitu, desil ternyata bukan diukur berdasarkan penghasilan perorangan. Banyak unsur yang membentuknya, tercakup ke dalam variabel sosial ekonomi, termasuk pengeluaran rutin.
Wakil Ketua Forum Masyarakat Statistik Turro Wongkaren mengatakan, dalam dunia statistik, data pengeluaran digunakan ketika pengumpul data tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh data pendapatan masyarakat per individu.
"Karena kita enggak punya data pendapatan biasanya kita pakai data pengeluaran. Jadi sesederhana itu," kata Turro saat dihubungi CNBC Indonesia, dikutip Jumat (4/9/2026).
Menurut Turro, sulitnya akses data pendapatan di Indonesia karena tidak semua orang memiliki akun keuangan, ataupun bekerja di sektor formal, yang memiliki pendapatan tetap dan diperoleh secara jelas dalam suatu periode.
"Masih banyak orang yang tidak mempunyai penghasilan yang formal terus-menerus. Memang Anda mungkin di Jakarta melihat banyak orang yang biasa-biasa saja punya akun, tapi tidak semua punya akun," tutur Turro.
Karenanya, pengukuran desil menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati, mencakup keterangan individu seperti pekerjaan hingga pendidikan, keterangan perumahan yang dapat dilihat dari kondisi rumah, hingga daya listrik dan kepemilikan aset.
Variabel itu lalu diperingkat ke dalam pengelompokkan, yang disebut dengan desil 1-10, mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama, antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.
"Jadi proxy means test itu pada dasarnya statistical method karena kita enggak mempunyai benar-benar data pendapatan, jadi untuk memprediksi berapa pengeluaran anda, dari pengeluaran dibuat peringkat desil," paparnya.
Kendati demikian, Turro menilai, ukuran pendapatan sudah selayaknya diupayakan pemerintah dalam mengukur kondisi sosial masyarakat. Meski belum adanya data yang jelas terkait itu, ia menganggap data pajak bisa digunakan.
"Kalau itu (pendapatan) saya sepakat, itu digunakan juga sebagai informasi bersama, jadi ada berbagai macam kan, ada misalnya listriknya, kemudian dari pajaknya misalnya," tutur Turro.
"Pajak bukan untuk dipajakin nilainya berapa, justru sebaliknya. Kita mau tahu dia ini kira-kira penghasilannya berapa. Jadi ada beberapa venue untuk mengumpulkan itu," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, desil merupakan salah satu ukuran yang termuat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN sendiri kata Turro merupakan hasil integrasi dataset yang terdiri dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif serta disinkronkan secara berkala dengan data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.
(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]