Prabowo Bidik Efisiensi APBN Rp200 T Lewat Digitalisasi Bansos

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menerapkan sistem digital dalam hal perlindungan sosial (perlinsos) guna penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Digitalisasi Perlinsos tersebut diyakini dapat memberikan efek positif bagi kantong negara dalam bentuk penghematan anggaran.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) saat ini dijabat oleh Muhammad Qodari mengatakan hasil dari penerapan Perlinsos Digital bisa menghemat APBN hingga Rp200 triliun.

"Apabila diterapkan (digitalisasi) pada berbagai program Perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp127 hingga 200 triliun, mengacu pada Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024. Ini kabar baik," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Rabu (19/8/2026).

Qodari menilai besaran anggaran perlindungan sosial yang mencapai hampir 30% dari APBN memerlukan sistem terintegrasi guna mencegah kebocoran penyaluran dana dan membuat bansos tepat sasaran.

"Besarnya anggaran penyelindungan sosial yang mencapai sekitar Rp1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar kepaksasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak," tegasnya.

Qodari pun mengatakan bahwa efisiensi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif hingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan maksimal oleh rakyat Indonesia.

Kepala Bakom RI dalam paparannya menjelaskan bahwa Perlinsos Digital dibutuhkan guna menghilangkan dua masalah utama dalam penyaluran bantuan perlindungan sosial, yakni inclusion error dan exclucion error.

Inclusion error yaitu kondisi suatu error atau suatu kondisi ketika masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan terus terus malah menerima bantuan sosial. Sebaliknya, exclusion eror adalah kondisi di mana masyarakat yang seharusnya menerima bantuan malah tidak menerima bantuan.

"Menurut catatan Kementerian Sosial, sebanyak 45% bantuan sosial masih mengalami inclusion error," kata Qodari.

Dalam kesempatan ini, Qodari menunjukkan uji coba Perlinsos Digital di Kota Surabaya. Dalam uji coba ini, Perlinsos Digital mampu membersihkan data penerima secara signifikan.