Jubir DEN Ungkap Keunggulan GovTech, Bansos Lebih Tepat Sasaran
Jakarta, CNBC Indonesia - Juru Bicara Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi mengungkapkan manfaat penerapan Government Technology (GovTech), yaitu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Jodi mengatakan pemerintah saat ini masih belum menghadapi tantangan karena banyak sistem dan data pemerintahan yang berjalan secara terpisah. Melalui GovTech, pemerintah mendorong agar berbagai sistem dan data tersebut dapat saling terhubung.
"Jadi sebenarnya yang sekarang kita dorong adalah banyak sistem dan data pemerintahan sekarang berjalan sendiri-sendiri. Nah, melalui GovTech kita ingin sistem-sistem itu makin terhubung, jadi pelayanan ke masyarakat bisa lebih mudah, lebih transparan, dan kemudian pemerintah juga bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih baik," kata Jodi, melalui pesan suara, Kamis (10/9/2026).
Integrasi itu diharapkan dapat membuat pelayanan kepada masyarakat lebih mudah dan transparan. Pemerintah juga dapat mengambil kebijakan berdasar data yang lebih baik.
Salah satu penerapan yang dilakukan melalui digitalisasi program perlindungan sosial. Hal ini membuat bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Melihat permasalahan kondisi ekonomi keluarga yang kerap berubah, menurut Jodi, masyarakat bisa melakukan pembaharuan data melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
"Masyarakat bisa melakukan registrasi kalau ada data yang dirasa tidak sesuai oleh mereka, ada mekanisme sanggahnya, dan juga pemutakhiran data," tuturnya.
Jodi mengatakan tahap uji coba atau piloting sudah dilakukan. Terbukti ada warga yang sebelumnya dinilai tidak layak menerima bantuan berdasarkan posisi desilnya, kini sudah menjadi layak.
Lebih lanjut, nantinya juga terdapat agen perlindungan sosial yang dapat membantu masyarakat dalam proses registrasi maupun pengajuan sanggah. Hal ini terutama ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan atau memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi.
Meluncur Nasional Oktober 2026
Pemerintah juga menargetkan pelaksanaan secara nasional atau roll out di 514 kabupaten/kota pada Oktober 2026. Meskipun saat ini implementasi sistem itu sudah dilakukan secara bertahap pada September 2026 pada 258 kabupaten/kota.
"Roll out nasional di 514 kabupaten dan kota pada Oktober," katanya. Jodi juga mengatakan evaluasi terhadap penerapan program ini terus dilakukan. Nantinya sistem ini juga akan dipersiapkan untuk mendukung penyaluran bansos pada triwulan I - 2027.