"NATO Islam" Muncul, 1 Serangan Dianggap Serangan ke Seluruh Anggota
Jakarta, CNBC Indonesia - Arab Saudi, Turki, dan Pakistan membentuk kerangka pertahanan bersama baru melalui "Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah". Kesepakatan ini dinilai berpotensi mengubah peta keamanan Timur Tengah dan memperkuat daya tangkal negara-negara kawasan.
Perjanjian tersebut ditandatangani di Mekah oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif, akhir pekan kemarin. Dalam kesepakatan itu, serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Namun, ketiga negara belum menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan komitmen tersebut. Termasuk bentuk bantuan militer yang akan diberikan atau kemungkinan pembentukan komando bersama.
"NATO Islam"?
Dalam analisisnya sebagaimana dimuat RT dikutip Senin (10/8/2026), Presiden Middle East Studies Center dan Dosen Tamu HSE University di Moskow, Murad Sadygzade, menilai kesepakatan tersebut dapat menjadi salah satu perkembangan "geopolitik penting yang muncul dari krisis Timur Tengah saat ini".
Menurut Murad, kekuatan yang dimiliki ketiga negara membuat kerangka tersebut memiliki kombinasi strategis yang signifikan. Arab Saudi memiliki kekuatan finansial dan politik, Turki mempunyai industri pertahanan serta kemampuan militer yang berkembang sementara Pakistan memiliki angkatan bersenjata besar dan senjata nuklir.
Perjanjian ketiganya pun, kata dia, bisa disebut calon "NATO Timur Tengah" atau "NATOÂ Islam". Namun pemerintah ketiga negara berhati-hati menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai aliansi militer ofensif.
Sementara itu, menurut Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz mengatakan kesepakatan itu tidak ditujukan terhadap negara tertentu. Pejabat Turki juga menegaskan bahwa pakta tersebut bersifat defensif dan tidak membatalkan kewajiban Ankara terhadap mitra lainnya.
Kurangi Ketergantungan ke AS
Menurut Murad, masih di laman yang sama, salah satu faktor yang mendorong terbentuknya kerangka tersebut adalah perubahan persepsi negara-negara kawasan terhadap ketergantungan pada Amerika Serikat (AS). Konfrontasi militer yang melibatkan AS, Israel, dan Iran disebut telah memperlihatkan kerentanan negara-negara Teluk meskipun mereka memiliki hubungan pertahanan yang kuat dengan Washington.
Pembelian senjata Amerika dalam jumlah besar, keberadaan pangkalan militer AS, serta hubungan politik dengan Washington selama ini menjadi bagian penting dari sistem keamanan kawasan. Namun, eskalasi konflik menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak sepenuhnya mencegah negara-negara Teluk terkena dampak langsung konflik.
Murad menilai perjanjian Mekah bukan berarti Arab Saudi maupun Turki akan meninggalkan AS atau NATO. Sebaliknya, kesepakatan tersebut lebih merupakan upaya mengurangi ketergantungan terhadap satu penjamin keamanan.
"Kekuatan Amerika tetap tidak tergantikan, tetapi perlindungan dari Amerika tidak lagi dapat dianggap tanpa syarat atau mutlak," tulis Murad dalam analisisnya.
Kerja sama pertahanan ketiga negara sendiri telah berkembang sebelum perjanjian Mekah. Arab Saudi dan Pakistan sebelumnya telah memiliki pakta pertahanan bersama.
Hubungan militer keduanya juga berkembang melalui pengerahan personel Islamabad. Ada pula kerja sama pesawat tempur, drone, dan kemampuan pertahanan udara di Riyadh.
Sementara itu, hubungan pertahanan Arab Saudi-Turki juga semakin erat, di mana Arab Saudi menjadi pembeli penting produk pertahanan Turki, termasuk drone. Turki dan Pakistan juga telah lama melakukan kerja sama militer melalui pelatihan, pertukaran angkatan laut, dan proyek industri pertahanan.
Negara Lain Segera Bergabung?
Perkembangan berikutnya yang dinilai patut diperhatikan adalah kemungkinan keterlibatan Mesir. Murad menyebut Arab Saudi, Turki, Pakistan, dan Mesir dalam setahun terakhir semakin sering berkoordinasi terkait keamanan regional.
Rekonsiliasi antara Ankara dan Kairo juga dinilai menghilangkan salah satu hambatan politik bagi kerja sama yang lebih luas. Meski belum ada kepastian Mesir akan bergabung, kehadiran Kairo dinilai akan memperkuat kelompok tersebut.
Mesir memiliki populasi Arab terbesar, salah satu angkatan bersenjata terbesar di kawasan, serta menguasai Terusan Suez. Jika bergabung, kekuatan tersebut akan melengkapi sumber daya finansial Arab Saudi, teknologi militer Turki, dan kemampuan strategis Pakistan.
Israel dan Iran?
Meski pembentukan kerangka tersebut berlangsung di tengah konflik AS dengan Iran, Murad menilai dampaknya tidak hanya berkaitan dengan Teheran. Menurutnya, perkembangan operasi militer Israel sejak Oktober 2023 yang meluas dari Gaza ke Lebanon, Suriah, hingga Iran telah meningkatkan kekhawatiran sejumlah negara kawasan terhadap perubahan lingkungan keamanan Timur Tengah.
Karena itu, Perjanjian Mekah dinilai berpotensi memiliki arti penting bagi Israel. Murad mengutip peneliti RUSI Burcu Ozcelik yang mengatakan kesepakatan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menciptakan daya tangkal terhadap Israel sekaligus mengimbangi pengaruh Iran.
Arab Saudi, Turki, dan Pakistan tidak memiliki kepentingan yang jelas untuk memulai perang baru dengan Israel. Namun, menurut analisis tersebut, kombinasi kemampuan militer Turki, sumber daya finansial Saudi, dan kemampuan strategis Pakistan dapat memengaruhi kalkulasi negara-negara yang berpotensi melakukan eskalasi di kawasan.
Israel sendiri belum memberikan komentar mengenai kesepakatan tersebut. Sementara itu, posisi Iran dalam arsitektur keamanan baru ini masih belum jelas tapi negeri itu menjadi salah satu sasaran daya tangkal aliansi tersebut.
Namun, Murad juga membuka kemungkinan Iran pada akhirnya dapat menjadi bagian dari sistem keamanan regional yang lebih luas. Dengan skenario tersebut, kerangka Mekah tidak hanya berfungsi sebagai blok untuk menghadapi Iran, tetapi dapat berkembang menjadi sistem keseimbangan regional yang bertujuan mencegah satu kekuatan mendominasi kawasan.
Dua Kubu yang Saling Berhadapan?
Murad menilai perkembangan ini belum tentu menciptakan dua blok militer yang saling berhadapan seperti era Perang Dingin. Uni Emirat Arab (UEA), misalnya, memiliki hubungan erat dengan Israel dan India, tetapi pada saat yang sama tetap bekerja sama dengan Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Pakistan dalam berbagai persoalan kawasan.
India juga memiliki hubungan pertahanan yang erat dengan Israel, namun terus memperkuat hubungan ekonomi, energi, dan politik dengan Arab Saudi serta negara-negara Teluk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara-negara Timur Tengah dan sekitarnya cenderung membangun hubungan yang saling tumpang tindih. Mereka dapat bekerja sama dalam satu isu, tetapi bersaing dalam isu lainnya.
Menurut Murad, perubahan tersebut juga membuka peluang bagi Rusia dan China. Negara-negara kawasan yang ingin meningkatkan otonomi strategis berpotensi semakin mendiversifikasi pemasok senjata, mitra teknologi, investasi, dan hubungan diplomatik.