IMF Sarankan RI Lepas Kecanduan "Duit Panas", Bikin Ekonomi Rentan

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menganggap Indonesia masih sangat ketergantungan dengan investasi portofolio atau yang kerap dikenal dengan istilah duit panas/hot money.

Kondisi itu membuat stabilitas perekonomian Indonesia dari tekanan eksternal mudah goyah alias rentan.

"Pendalaman pasar domestik yang masih terus berlangsung dan ketergantungan pada investasi portofolio asing membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap perubahan tajam dalam sentimen pasar dan premi risiko, serta fluktuasi kondisi keuangan global," kata IMF dalam laporan External Sector Report 2026, dikutip Jumat (7/8/2026).

Pada 2025, IMF mencatat arus investasi portofolio berubah menjadi negatif, mencerminkan arus keluar neto dari ekuitas dan obligasi swasta, serta pengurangan kepemilikan non-residen atas instrumen SRBI.

Arus masuk investasi asing langsung (FDI) neto sedikit menurun menjadi 1,0% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025, lebih rendah dari 2024 yang mencapai 1,1% dan 2023 yang mencapai 1,4%.

Sedangkan porsi kepemilikan non-residen atas obligasi pemerintah berdenominasi rupiah tercatat sebesar 13,4% pada akhir 2025, masih berada di bawah angka 39% pada 2019.

Tekanan arus keluar portofolio ekuitas meningkat pada awal 2026, antara lain di tengah seruan untuk meningkatkan operasi pasar dan transparansi.

IMF menyarankan pemerintah harus memperkuat kebijakan yang berfokus pada menjaga posisi fiskal dan kerangka kebijakan yang telah lama berjalan, hingga mendorong pendalaman pasar keuangan untuk menyelesaikan masalah ketergantungan itu.

Selain itu, IMF juga menyarankan supaya Indonesia melaksanakan reformasi struktural yang memberikan kredibilitas dan kepastian, sekaligus mendukung iklim bisnis, perdagangan, dan investasi, yang diharapkan dapat membantu mempertahankan arus masuk modal dalam jangka menengah.

Hal ini terutama penting mengingat kemungkinan terjadinya periode ketidakpastian kebijakan global yang berkepanjangan dan adanya hambatan eksternal terhadap pertumbuhan.

Menurut IMF, pemerintah Indonesia bisa mempertahankan keseimbangan eksternal dalam jangka menengah, salah satunya dengan memperkuat penyangga dalam kerangka aturan fiskal serta melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong perdagangan-mengingat lingkungan eksternal yang rentan terhadap guncangan dan adanya ketidakpastian kebijakan.

Untuk reformasi struktural, IMF menyarankan sebaiknya dilakukan dengan berbagai upaya yang mencakup investasi infrastruktur yang lebih besar dan lebih efisien, serta belanja sosial yang lebih besar, lebih efisien, dan lebih tepat sasaran untuk mendorong pengembangan modal manusia serta memperkuat jaring pengaman sosial.

"Juga dengan pengurangan atau penghapusan pembatasan terhadap investasi asing langsung (FDI) masuk dan perdagangan luar negeri, termasuk dengan meninggalkan hambatan nontarif, serta peningkatan fleksibilitas pasar tenaga kerja," tegasnya.