Ikuti Jejak Pertamina, Bulog Ingin Berlakukan Beras Satu Harga

Jakarta, CNBC Indonesia - Perum Bulog berencana mengusulkan kebijakan satu harga untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh Indonesia, setelah kondisi keuangan perusahaan membaik.

Skema tersebut diharapkan membuat harga beras medium sama dari Sabang hingga Merauke, seperti halnya kebijakan BBM satu harga yang dijalankan PT Pertamina.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, rencana tersebut sebelumnya menunggu persetujuan pemerintah terkait penetapan margin Bulog. Setelah kebijakan itu disetujui, Bulog akan lebih dulu melaporkan usulan tersebut kepada pemerintah.

"Kami akan laporkan dulu, memang itu dalam rencana kami di awal, apabila sudah positif keuangan kita, kita akan buat seperti Pertamina," kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (3/8/2026).

"Pertamina mampu membuat harga satu harga dari Sabang sampai dengan Merauke, insyaallah Bulog juga kalau memang sudah positif kita akan ajukan ke pemerintah. Jika diizinkan kami buat harga beras medium, yaitu beras SPHP, insyaallah satu harga," sambungnya.

Rizal menjelaskan, implementasi kebijakan tersebut masih menunggu keputusan pemerintah. Menurutnya, besaran harga nantinya akan ditetapkan setelah melalui pembahasan bersama pemerintah.

"Ya harga 'satu harga' nanti kita nunggu kebijakan dari pemerintah, satu harganya berapa," ucap dia.

Ia juga menegaskan rencana beras satu harga belum menjadi kebijakan final. Bulog akan lebih dahulu menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator bidang Pangan.

"Nanti kita lapor dulu kepada pemerintah, yaitu dirapatkan di Rakortas, nanti setelah diputuskan baru kita tetapkan," ujar Rizal.

Dalam kesempatan yang sama, Rizal juga menyampaikan kondisi keuangan Bulog diproyeksikan membaik setelah pemerintah menyetujui perubahan skema margin perusahaan. Menurutnya, perubahan tersebut membuat margin Bulog yang sebelumnya sebesar Rp50 per kilogram (kg) menjadi setara 7% atau sekitar Rp970 per kg.

Dengan perubahan itu, Bulog memperkirakan neraca keuangan perusahaan hingga akhir tahun akan berbalik positif.

"Nah 7% itu kalau dikalkulasikan dengan angka menjadi sekitar Rp970. Sehingga dengan Rp970 tersebut kalau diperhitungkan sampai dengan akhir tahun, maka diproyeksikan neraca keuangan Bulog akan menjadi positif yaitu sekitar Rp1,14 triliun," katanya.

Perubahan mekanisme margin tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) Nomor 3 Tahun 2026, yang mengubah Perbapanas Nomor 7 Tahun 2025. Aturan itu mengatur penetapan margin Bulog dalam bentuk nominal rupiah per kg berdasarkan kuantum pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).