7 Provinsi Kena Peringatan BMKG Siaga 1 Efek Panas Mendidih Kemarau

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan, puncak intensitas El Nino akan melampaui kategori kuat. Fenomena iklim ini diprediksi akan bertahan hingga awal tahun 2027.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, pihaknya fokus memperkuat langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai wilayah prioritas Indonesia. Sekaligus menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak untuk mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.

Dalam Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian III Juli 2026 yang dirilis hari ini, Senin (3/8/2026), BMKG mengungkapkan, hasil monitoring pada Dasarian III Juli 2026 menunjukkan indeks IOD dasarian (indeks bulanan) sebesar +0,715 (+0,229). Sementara itu, nilai SSTA di region Nino3.4 secara dasarian (ENSO bulanan) adalah sebesar +2,45 (+2,19). Kondisi ini disebutkan mengonfirmasi sedang berlangsungnya El Nino dengan intensitas kuat.

Karena itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi terjadinya kekeringan meteorologis, berlaku untuk periode Dasarian I bulan Agustus 2026.

Berikut detail Peringatan Dini BMKG:

• Waspada

Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku serta seluruh Provinsi DKI Jakarta, Papua Barat, dan Papua Barat Daya

• Siaga

beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara

• Awas

beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

BMKG mencatat, hingga Dasarian III bulan Juli 2026, berdasarkan jumlah Zona Musim (ZOM) sebanyak 73,8% wilayah Indonesia (516 ZOM) masuk Musim Kemarau.

Wilayah yang sedang mengalami musim kemarau adalah Aceh bagian utara, Sumatra Utara bagian selatan, Riau bagian selatan, Sumatra Barat bagian selatan, sebagian Kepulauan Riau, Bengkulu, sebagian Jambi, Sumatra Selatan, sebagian Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Kalimantan Barat, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian besar Kalimantan Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Curah hujan periode Dasarian I bulan Agustus 2026 secara umum diprediksi dalam kategori Rendah-Menengah, yaitu 0-150 mm/dasarian.

Secara khusus, curah hujan di sebagian besar pulau Sumatra, pulau Jawa, Bali NTB, NTT, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, Maluku Utaram Maluku, dan Papua diprediksi mengalami curah hujan kategori Rendah atau <50 mm/dasarian.

Hari Tanpa Hujan Ekstrem Panjang 

Sementara itu, BMKG mencatat ribuan titik lokasi di Indonesia telah mengalami hari tanpa hujan (HTH) panjang. Bahkan, ada yang masuk kategori ekstrem panjang.

"Wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan dengan kategori sangat pendek hingga Ekstrem panjang. HTH terpanjang selama 90 hari, terjadi di pos hujan BPP
Pajangan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta," tulis BMKG.

Tercatat, HTH panjang atau tak turun hujan sekitar 21-30 hari berturut-turut terjadi di 322 titik, HTH sangat panjang (31-60 hari berturut-turut) di 1.657 titik, dan HTH ekstrem panjang (lebih dari 60 hari berturut-turut) terjadi di 306 titik.

Penampakan detilnya ada di data grafis BMKG berikut:

Imbauan BMKG

BMKG mengingatkan, iklim dan musim kemarau saat ini memengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus.

BMKG merekomendasikan langkah-langkah konkret kepada berbagai pemangku kepentingan untuk menekan dampak iklim, terutama pada sektor pertanian serta sumber daya air (SDA) dan energi yang sangat bergantung pada pasokan air.

Di sektor pertanian, para pelaku usaha tani perlu menyusun strategi jadwal awal musim tanam dan memilih varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi kering.

Sementara, pengelola sektor SDA dan energi harus menghitung ketersediaan air baku, menentukan volume air bendungan, serta mengantisipasi dinamika produksi listrik PLTA guna mengendalikan lonjakan konsumsi energi.

Di sisi lain, minimnya curah hujan memicu penurunan kualitas udara yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit ISPA.

"Pemangku kepentingan dan masyarakat luas perlu mewaspadai kondisi ini, sekaligus menyiapkan mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi potensi perubahan sebaran penyakit DBD dan malaria, serta ancaman heat stroke akibat cuaca panas ekstrem," tulis BMKG.

"Tak kalah penting, pengelola sektor kehutanan dan kebencanaan wajib meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," tegas BMKG.

Di sisi lain, BMKG menyebut, pelaku sektor perikanan dan tambak garam dapat memanfaatkan momentum kemarau ini untuk mengoptimalkan produksi garam serta memaksimalkan fenomena upwelling guna meningkatkan hasil tangkapan ikan.