APBN Terbatas, Purbaya Dukung Program Badan Karantina Secara Bertahap

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Kading beserta jajaran di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (24/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) dalam mendukung biosekuriti nasional, meningkatkan kualitas layanan ekspor-impor, serta memperkuat tata kelola pelayanan publik melalui integrasi sistem dan pengelolaan anggaran yang efektif.

Pada kesempatan tersebut, Abdul menyampaikan berbagai program prioritas yang tengah dikembangkan, meliputi penguatan sistem biosekuriti nasional, percepatan integrasi layanan karantina dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui National Logistics Ecosystem (NLE), optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penguatan sarana prasarana, laboratorium, dan digitalisasi layanan karantina.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah mendukung penguatan kapasitas Barantin mengingat perannya yang strategis dalam menjaga keamanan hayati nasional dan mendukung kelancaran perdagangan. Setiap penguatan program perlu dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan ruang fiskal pemerintah dan skala prioritas pembangunan.

"Anggaran kita saat ini masih defisit sehingga kita harus betul-betul hati-hati ketika menambah pengeluaran baru. Saya pikir karantina memang penting, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap sesuai prioritas," ujar Purbaya

Purbaya menilai penguatan pengawasan terhadap lalu lintas barang dari dan ke luar negeri perlu menjadi prioritas awal dalam memperkuat sistem biosekuriti nasional. Menurutnya, pendekatan tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengganggu sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta ketahanan pangan nasional.

Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Purbaya juga mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pemindaian (scanner) secara terpadu antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Barantin. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus mendorong efisiensi investasi pemerintah.

"Kita ingin investasi pemerintah dilakukan secara tepat sehingga fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan bersama oleh instansi terkait. Dengan begitu, pengawasan semakin efektif sekaligus mendorong efisiensi penggunaan anggaran," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Purbaya mengarahkan agar Badan Karantina Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Lembaga National Single Window (LNSW) memperkuat koordinasi teknis guna memastikan kesiapan sistem, prosedur operasional, dan mekanisme pertukaran data sebelum integrasi layanan dilaksanakan secara menyeluruh.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Melalui sinergi yang semakin erat antarlembaga, pemerintah berkomitmen memperkuat sistem biosekuriti nasional sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan dan logistik. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung iklim usaha yang kondusif, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengelolaan fiskal yang prudent dan berkelanjutan.