4 Cara Purbaya Kendalikan Rasio Utang RI Supaya Tak Naik Lagi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan empat pilar pengelolaan utang pemerintah ke depan, sebagai respons dari catatan DPR yang menyoroti kenaikan rasio utang pemerintah terhadap PDB dalam APBN 2025.

Menurut Purbaya, meskipun rasio utang pemerintah naik dari 39,81% pada 2024 menjadi 40,54% PDB dalam APBN 2025, sebetulnya masih jauh dari batas aman yang telah ditetapkan Undang-undang Keuangan Negara sebesar 60% dari PDB.

"Masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB, sesuai UU sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali," kata Purbaya saat Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/7/2026).

Meski masih dalam batas aman, Purbaya memastikan, pemerintah akan terus berusaha mengendalikan tingkat rasio utang pemerintah terhadap PDB. Ia mengatakan, pemerintah setidaknya sudah menyiapkan empat skenario kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB ke depan.

Empat pilar skenario pengendalian rasio utang itu ialah koordinasi fiskal bertahap dalam rangka penguatan keseimbangan primer menuju positif, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan portfolio utang aktif melalui debt switch, buy back dan konversi pinjaman.

"Dengan strategi ini pemerintah optimistis rasio utang dapat dikendalikan bertahap sambil menjaga keberlanjutan fiskal dan pembangunan kita," tutur Purbaya.

Sebagai informasi, data rasio utang pemerintah terbaru yang dicatat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan hingga akhir Kuartal I-2026 sebesar 40,75%, dengan nilai Rp 9.920,42 triliun.

Utang ini kembali mengalami peningkatan, dengan penambahan sekitar Rp 282,52 triliun dibanding dengan catatan per akhir Desember 2025 yang sebesar Rp 9.637,9 triliun. Akhir tahun lalu, utang pemerintah itu pun masih setara 40,46%.