Dirjen Pajak Bidik 'Shadow Economy', Nilainya Ribuan Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) bakal membidik perpajakan dari aktivitas ekonomi bayangan (shadow economy) seperti sektor informal dan ekonomi bawah tanah (underground economy), termasuk berupaya untuk membidik ekonomi ilegal.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dalam upaya memperluas basis perpajakan di Indonesia dan menerapkan prinsip keadilan, sektor informal juga akan dikenakan pajak.

"Tentu kita terus punya PR bagaimana mendorong shadow ekonomi masuk dalam perpajakan, kita masuk juga kebijakan yang baru yang terkait dengan memastikan semua pemain yang menggunakan platform perdagangan melalui sektor elektronik itu bisa masuk dan juga dilakukan pemungutan PPh pasal 22 dan PPN-nya sesuai dengan kondisi ekonomi," kata Bimo dalam Dialog Perpajakan 2026, Senin (13/7/2026).

Meski perluasan basis pajak akan menyasar shadow economy atau sektor informal, tetapi pihaknya tidak akan mengenakan pajak besar bagi sektor informal yang omzetnya berkisar 0 hingga Rp500 juta per tahun.

"Tetapi kita lindungi (pengusaha) yang kecil, tetap yang omzetnya mencapai Rp500 juta per tahun, kita kecualikan, sedangkan yang Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun, kita kenakan PPh final dengan tarif 0,5%," terang Bimo.

Bimo melanjutkan pengusaha di shadow economy atau sektor informal memiliki nilai transaksi hingga ribuan triliun rupiah, sehingga tidak boleh luput dari kewajiban berbangsa dan bernegara. Selain itu, upaya ini juga untuk menutup transaksi gelap yang menimbulkan tidak efektifnya penerimaan negara.

"Aktivitas yang bernilai ribuan triliun di shadow economy atau sektor informal memang tidak boleh luput dari kewajiban berbangsa dan bernegara. Ruang-ruang gelap yang harus kita tutup dengan tantangan sistemik kita hari ini," tegasnya.