Geger Presiden Surati Raja Inggris, Minta Emas 30 Ton Segera Dicairkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sementara Venezuela meminta Raja Charles III untuk melepaskan sekitar 30 ton cadangan emas negara yang tersimpan di Bank of England (BoE). Aset yang selama ini dibekukan akibat sanksi Inggris itu diharapkan dapat digunakan untuk membiayai rekonstruksi pasca gempa dahsyat yang mengguncang negara tersebut pada 24 Juni.

Presiden sementara Venezuela Delcy Rodríguez mengatakan dirinya telah mengirim surat resmi kepada Raja Charles III. Ia memohon emas tersebut dapat dicairkan demi membantu rakyat yang terdampak bencana.

"Emas itu milik rakyat kita dan harus digunakan untuk mengatasi konsekuensi mengerikan dan tragis dari dua gempa bumi ini," kata Rodríguez dalam konferensi video dengan para pejabat yang menangani kamp-kamp pengungsian, dikutip laman myanmaritv, Jumat (10/7/2026).

Rodríguez menegaskan pemerintah juga tengah mengupayakan pemulihan berbagai aset Venezuela yang dibekukan di luar negeri. Menurutnya, negara memiliki sumber daya keuangan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak gempa yang telah menewaskan sedikitnya 3.800 orang serta menghancurkan puluhan bangunan dan membuat ribuan warga kehilangan tempat tinggal.

Selain menyurati Raja Charles III, Rodríguez mengungkapkan dirinya sedang berdiskusi dengan Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva. Ini juga untuk mencairkan sekitar US$3,568 miliar atau sekitar Rp63,85 triliun dalam bentuk Hak Penarikan Khusus (Special Drawing Rights atau SDR) milik Venezuela yang masih tertahan.

Cadangan emas Venezuela sendiri hingga kini masih berada di Bank of England. Sebelumnya, pengadilan Inggris menolak pengalihan kendali aset tersebut kepada pemerintahan Nicolás Maduro setelah memutuskan tidak mengakui pemerintahannya sebagai otoritas yang sah.

Rodríguez, yang menjabat sebagai presiden sementara sejak Januari setelah Maduro ditangkap oleh pasukan militer Amerika Serikat, kembali menyerukan agar sanksi terhadap Venezuela dicabut. Menurutnya, pencairan aset negara menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat gempa.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Venezuela Iván Gil juga mendesak pembebasan seluruh aset negara yang dibekukan di luar negeri saat bertemu secara virtual dengan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

"Kami memiliki rekening milik negara Venezuela di berbagai belahan dunia yang telah dibekukan sebagai akibat dari sanksi ilegal," ujar Gil.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Tom Fletcher mengatakan skala kerusakan memaksa PBB meluncurkan permohonan dana darurat sebesar US$296 juta (sekitar Rp5,30 triliun) guna mendukung operasi kemanusiaan di Venezuela.

Sejumlah negara dan lembaga internasional juga telah menggelontorkan bantuan. Total komitmen bantuan internasional dilaporkan telah melampaui US$600 juta (sekitar Rp10,74 triliun). Amerika Serikat sendiri menjanjikan lebih dari US$386 juta (sekitar Rp6,91 triliun) dalam bentuk bantuan kemanusiaan, termasuk lebih dari 400 metrik ton logistik berupa makanan, perlengkapan kebersihan, dan kebutuhan tempat penampungan yang disalurkan melalui Palang Merah, UNICEF, dan Program Pangan Dunia PBB.

Meski demikian, kebutuhan pendanaan masih sangat besar. PBB memperkirakan total kerusakan fisik akibat gempa mencapai sekitar US$37 miliar (sekitar Rp662,3 triliun), sehingga bantuan internasional yang telah diterima sejauh ini baru cukup untuk memenuhi kebutuhan tanggap darurat, seperti layanan kesehatan dan tempat penampungan sementara bagi para korban.