Diam-Diam Pabrik Plastik Kurangi Jam Kerja, Selangkah Mau PHK Massal?
Jakarta, CNBC Indonesia - Lonjakan impor bahan baku plastik dari China terjadi pada sejumlah komoditas utama seperti polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), hingga polyethylene terephthalate (PET). Produk impor tersebut diduga masuk dengan praktik dumping sehingga dijual jauh di bawah harga pasar.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengungkapkan sejumlah perusahaan telah mengurangi jam operasional pabrik untuk menekan biaya produksi. Langkah itu memang belum sampai memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri hulu, tetapi aktivitas usaha pendukung mulai terdampak.
"Di industri hulu memang belum ada PHK, tetapi pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi. Yang sebelumnya menggunakan sistem shift kini berubah menjadi harian. Kalau kondisi ini terus berlangsung tentu bisa berujung pada PHK. Sementara tenaga kerja tidak langsung seperti bongkar muat, logistik, dan perusahaan pendukung lainnya sudah mulai mengalami pengurangan aktivitas," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (8/7/2026).
Tekanan terhadap industri dinilai tidak hanya berasal dari membanjirnya produk impor, tetapi juga kenaikan harga gas yang menjadi salah satu komponen biaya produksi utama. Kondisi tersebut membuat pelaku industri harus mempertimbangkan langkah efisiensi agar operasional tetap berjalan di tengah daya saing yang terus tergerus.
"Potensi (PHK) ada tapi masih jauh. Kalau sekarang paling mereka akan turunkan utilisasi dulu. Yang tadinya kalau di industri hilir kemarin masih antara 60 sampai 65% utilisasi. Ini mereka paling-paling nanti akan turunkan di bawah 60. Artinya kalau di bawah 60 mereka akan melakukan efisiensi pengurangan jam kerja dulu. Nanti setelah itu nggak tahan baru nanti pengurangan tenaga kerja atau dirumahkan dulu. Tapi itu jangka panjang lah ya. Mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi," kata Fajar.
Pelaku industri masih berupaya menahan langkah efisiensi agar tidak berujung pada pengurangan tenaga kerja. Namun, upaya bertahan semakin sempit apabila biaya energi terus meningkat, terutama setelah harga gas yang diterima industri melonjak jauh di atas skema HGBT yang selama ini menjadi penopang daya saing sektor manufaktur
"Tapi kalau harga gasnya tetap mau dikasih 20 US Dollar, ya sudah dekat ke situ (PHK). Tadinya kita antisipasi masih jauh untuk merumahkan karyawan, kalau ini tetap dilakukan di bulan depan dengan harga baru di atas 15 US Dollar, ya ini sudah dekat," kata Fajar.
Selama masih memperoleh fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), industri mampu menjaga daya saing di tengah gempuran produk impor. Namun kondisi itu berubah setelah pasokan HGBT dibatasi dan pelaku usaha harus menerima penawaran gas dengan harga yang jauh lebih tinggi.
"Dengan HGBT itu kita sebenarnya sangat terbantu karena kita bisa mampu bersaing dengan barang-barang impor, di mana utilisasi kita setinggi mungkin dengan harga gas yang murah, 7 US Dollar itu. Tapi sekarang dengan adanya pembatasan penggunaan HGBT, ternyata penawarannya rata-rata di atas 15 bahkan 20 US Dollar," ujarnya.
Kenaikan harga gas tersebut diperkirakan langsung membebani ongkos produksi dan mempersempit ruang industri dalam bersaing, terutama dengan produsen dari negara-negara ASEAN maupun China yang masih menikmati biaya energi lebih rendah. Situasi ini dikhawatirkan membuat produk dalam negeri semakin sulit bersaing, baik di pasar domestik maupun ekspor.
"Rata-rata pengaruhnya bisa sampai 1 sampai 10 US Dollar per metrik ton biaya ke harga jual kita, tergantung industrinya, tapi rata-rata antara 1 sampai 10 US Dollar per metrik ton terhadap penambahan harga jual produk kita. Ini tentunya akan mengurangi daya saing di saat harga bahan baku sangat fluktuatif. Kemudian jika dibandingkan dengan negara ASEAN, kita juga relatif kalah karena mereka menggunakan harga gas rata-rata masih di bawah 9 US Dollar. Sehingga kita dengan ASEAN saja akan ada selisih kira-kira antara 2 sampai 10 US Dollar. Belum lagi dengan China," pungkas Fajar.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]