Sektor Industri RI Masuk Zona Merah Imbas Rupiah Loyo & Daya Beli Lesu

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom buka suara terkait data PMI manufaktur Indonesia periode Juni 2026 yang menurun ke zona kontraksi atau di bawah level indeks 50. 

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Fakhrul Fulvian mengatakan turunnya PMI manufaktur RI pada Juni ke zona kontraksi menandakan sektor industri membutuhkan kepastian arah kebijakan dan sinyal optimisme dari pemerintah.

"Ketika dunia usaha menghadapi tekanan biaya yang meningkat, pemerintah perlu mengurangi berbagai bentuk intervensi yang menambah ketidakpastian. Saat ini yang dibutuhkan adalah mengembalikan kepercayaan," kata Fakhrul dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, dunia usaha akan kembali berinvestasi apabila mereka melihat pemerintah memiliki arah kebijakan yang jelas, konsisten, serta memberikan ruang bagi sektor swasta untuk tumbuh.

Fakhrul juga menilai pemerintah perlu segera menyiapkan stimulus yang secara langsung menurunkan biaya produksi industri. Ketika tekanan berasal dari sisi biaya, ujar dia, maka solusi terbaik adalah membantu dunia usaha mengurangi beban biaya produksinya sehingga mereka dapat mempertahankan kapasitas produksi maupun tenaga kerjanya.

Di sisi lain, ia menilai pelemahan daya beli masyarakat juga harus segera direspons. Fakhrul mengusulkan pemerintah agar memberikan diskon tarif listrik sebesar 20 persen sebagai stimulus konsumsi rumah tangga.

Ia memandang diskon tarif listrik memiliki multiplier effect yang relatif cepat karena langsung mengurangi pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian, ruang belanja masyarakat akan meningkat tanpa harus menunggu proses penyaluran bantuan yang lebih panjang.

"Di tengah meningkatnya inflasi, langkah seperti ini dapat membantu menjaga konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia," ungkap Fakhrul.

Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan turunnya PMI manufaktur menandakan bahwa pelaku usaha makin berhati-hati karena permintaan melemah, biaya produksi naik, rupiah yang belum stabil, dan menurunnya kepastian pasar.

"PMI manufaktur turun bukan semata-mata karena dunia usaha tidak percaya kepada pemerintah. Namun, data ini jelas menunjukkan bahwa pelaku usaha makin berhati-hati karena permintaan melemah, biaya produksi naik, rupiah belum stabil, dan kepastian pasar menurun," kata Josua.

Apalagi, menurutnya, ketidakpastian kebijakan dapat memperburuk keadaan, seperti halnya regulasi yang selalu berubah-ubah.

"Ketidakpastian kebijakan bisa memperburuk keadaan jika pelaku usaha melihat aturan sering berubah, biaya logistik tinggi, dan dukungan industri tidak tepat sasaran," jelas Josua.

Pemerintah diminta untuk memberi kepastian kebijakan, menjaga pasokan bahan baku industri, menurunkan biaya logistik dan energi, serta mempercepat dukungan untuk sektor padat karya dan berorientasi ekspor.

Selain itu, daya beli masyarakat turut mempengaruhi angka PMI manufaktur yang melemah ke level kontraksi.

"PMI yang turun ke zona kontraksi juga menjadi indikasi bahwa daya beli masyarakat melemah, tetapi bukan satu-satunya penyebab. Penurunan pesanan baru dengan melemahnya daya beli pelanggan diperkirakan dipengaruhi oleh tekanan harga," ujar Josua.

Sebelumnya, data PMI yang dirilis S&P Global Rabu (1/7/2026) kemarin menunjukkan PMI Indonesia berada di 46,9 pada Juni 2026.

Ini adalah tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025.

S&P mengungkapkan PMI Indonesia ini menunjukkan penurunan lebih lanjut pada kesehatan sektor produksi barang. Headline menunjukkan penurunan solid pada kondisi operasional pabrik, merupakan salah satu yang paling besar dalam setahun.

"Penyebab utama penurunan pada bulan Juni adalah penurunan permintaan atas barang manufaktur Indonesia. Pesanan baru turun untuk pertama kali dalam tiga bulan dan pada laju tercepat dalam setahun," tulis S&P, dikutip kembali Kamis (2/7/2026).