Ketika Perang Reda, Konsistensi Energi Hijau Perlu Dikawal

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026-2030 Mohamad Fadhil Hasan mengingatkan bahwa konsistensi dalam menjalankan program transisi energi menjadi tantangan utama. Khususnya ketika konflik geopolitik dunia mulai mereda.

Menurutnya, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) tidak boleh berhenti hanya karena tekanan akibat perang berkurang.

"Jadi oleh karena itu kita mendorong semua pihak saya kira agar konsisten dalam hal melakukan program transisi energi ini, dan walaupun keadaan sudah kembali normal. Jadi saya kira karena walaupun sudah normal, ketidakpastian itu masih sangat tinggi ke depan," kata dia saat berbicara di Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta dikutip Rabu (1/7/2026).

Ia mengutip pandangan analis geopolitik asal Amerika Serikat, Ian Bremmer yang menyebut bahwa satu-satunya dampak positif dari perang di Timur Tengah adalah semakin cepatnya berbagai negara menjalankan program transisi energi.

"Jadi menurut Ian Bremer ini, analis geopolitik dari Amerika mengatakan bahwa satu-satunya hal yang positif yang terjadi dari adanya perang di Timur Tengah itu adalah bahwa semua negara sekarang ini mempercepat program energi baru terbarukannya," kata dia.

Menurutnya, Indonesia juga harus memanfaatkan momentum tersebut dengan mempercepat diversifikasi sumber energi nasional agar tidak terlalu bergantung pada satu jenis energi.

"Ini momentum untuk mempercepat EBT? Momentum untuk mempercepat program EBT ini," katanya.

Fadhil membeberkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah program strategis untuk mendukung percepatan transisi energi. Di antaranya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW), program konversi hingga 120 juta sepeda motor menjadi kendaraan listrik, serta implementasi mandatori biodiesel B50.