Harga Minyak Dunia Melandai, Pakar Sebut Harga BBM Pertamax Bisa Turun

Jakarta, CNBC Indonesia - Prasasti Center for Policy Studies menganggap pemerintah kini memiliki ruang untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax, setelah harga minyak mentah dunia menunjukkan tren penurunan.

Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Piter Abdullah mengatakan, harga minyak dunia sempat melandai ke level US$ 80 per barel pada 22 Juni 2026, setelah kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat (AS) dan Iran tercapai pada pertengahan Juni.

Harga ini terbilang merosot cukup dalam dari sebelumnya bergerak hingga ke level US$ 120 per barel, saat perang AS-Iran turut mengganggu salah satu jalur perdagangan energi dunia, yakni Selat Hormuz.

Menurut Piter, dengan adanya tren pelandaian harga minyak mentah dunia itu, pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan harga Pertamax mengikuti harga pasar, sekaligus menjaga BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. 

"Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga Pertamax. Penyesuaian ini bukan mengembalikan ke harga lama, melainkan menurunkan secara wajar mengikuti perkembangan pasar. Seberapa besar angkanya, pemerintah dan Pertamina yang memegang perhitungannya," ujar Piter dalam siaran pers, Selasa (23/6/2026).

Penyesuaian harga Pertamax ia anggap penting untuk mencegah perpindahan konsumen ke BBM bersubdi, seperti jenis Pertalite. Sebab, gejala ini Piter anggap sudah terlihat di lapangan dengan tanda kian panjangnya antrean Pertalite di SPBU.

"Antrean Pertalite yang memanjang menandakan sebagian konsumen sudah beralih. Kalau dibiarkan, kuota Pertalite yang terbatas bisa tidak mencukupi. Pasokan dan permintaan tidak lagi cocok. Risikonya bisa sampai kelangkaan," ujarnya.

Piter juga menegaskan pemerintah perlu mempertegas pembagian peran yang jelas dalam formulasi penentuan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Prinsip ini menurutnya akan membuat perekonomian lebih terkendali.

"Kewajiban pemerintah adalah menjaga BBM bersubsidi. BBM non-subsidi seharusnya dibiarkan mengikuti harga pasar. Dengan begitu masyarakat paham mana harga yang dijaga pemerintah dan mana yang mengikuti pasar," kata Piter.

Menurutnya, dalam jangka menengah pemerintah juga perlu memperbaiki percepatan perbaikan bauran energi. Indonesia kata Piter memiliki modal sumber daya yang besar untuk itu.

"Indonesia sangat kaya sumber energi, termasuk energi baru terbarukan dan biomassa. Langkah ini bisa menekan konsumsi BBM dan gas sekaligus meringankan beban subsidi," jelas Piter.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah juga telah memberi sinyal harga BBM non subsidi, termasuk Pertamax, berpotensi kembali turun. Terutama apabila tren penurunan harga minyak mentah dunia berlanjut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis melemahnya harga minyak global akan berdampak positif terhadap harga BBM non-subsidi di dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi pada 10 Juni 2026 seiring lonjakan harga minyak dunia. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Tetapi saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia harga Pertamax dan lain-lain akan turun. Fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat," kata Purbaya dikutip Selasa (23/6/2026).

Dia mengakui kondisi ketika harga minyak dunia naik, Indonesia berada dalam ujian yang sulit. Namun, dia melihat Indonesia telah melewati ujian yang sulit tersebut.

"Tinggal memperbaiki kondisi yang sudah ada," katanya. Dengan perbaikan ini, dia yakin pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depannya bisa tercapai.