Purbaya Klaim RI Punya Cukup Uang Buat Bayar Utang

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan Indonesia masih memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban utangnya.

Hal ini karena Indonesia kembali mengalami surplus keseimbangan primer, di mana per Mei 2026 angkanya sudah mencapai Rp58,6 triliun. Surplus keseimbangan primer adalah kondisi di mana total pendapatan negara lebih besar daripada seluruh belanja negara, tidak termasuk pembayaran bunga utang.

"Di Mei 2026, kita mengalami lagi keseimbangan primer, sudah mencapai Rp58,6 triliun. Kalau keseimbangan primer positif artinya anggarannya berkesinambungan, artinya kita punya cukup uang untuk membayar utang," kata Purbaya dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia, dikutip Senin (22/6/2026).

Dengan keseimbangan primer yang positif, maka menurutnya, Indonesia tidak perlu lagi membayar utang dengan menggunakan utang dan bunganya.

"Jadi kalau positif, artinya kita masih enggak harus bayar utang pakai utang, bunga utang pakai utang, jadi cukup. Itu dipakai acuan untuk melihat kondisi APBN-nya berkesinambungan atau tidak. Jadi kita sekarang amat sehat," lanjutnya.

Pemerintah juga tengah memperluas sumber pembiayaan melalui diversifikasi instrumen di pasar internasional. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah promosi penerbitan Panda Bond di China.

"Ya kita terbitkan. Saya akan ke China, tanggal 16 Juni, untuk promosi Panda Bond. Jadi diversifikasi," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Edisi Juni, Jumat (5/6/2026) lalu.

Setelah dari China, Purbaya juga dijadwalkan melakukan investor meeting di Inggris bersama investor asal Eropa untuk memperkuat keyakinan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia.

"Untuk meyakinkan investor bahwa kita menjalankan kebijakan ekonomi yang baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa arah ekonomi ke depan baik, yield kita relatif stabil," katanya.

Adapun profil utang jatuh tempo terbaru pemerintah mulai 2027 adalah Rp 821,60 triliun, lebih tinggi dari catatan sebelumnya yang senilai Rp 802,61 triliun. Lalu, pada 2028 menjadi Rp 794,42 triliun dari catatan sebelumnya Rp 719,81 triliun.

Periode setelahnya, yakni 2029 menjadi hanya senilai Rp 749,71 triliun, pada 2030 menjadi Rp 636,05 triliun, 2031 menjadi Rp 526,37 triliun, 2032 menjadi Rp 443,13 triliun, 2033 menjadi Rp 419,09 triliun, dan pada 2034 kembali naik sedikit menjadi Rp 520,72 triliun.

Pada 2035, utang jatuh tempo pemerintah kembali menurun menjadi Rp 369,94 triliun dan berlanjut semakin rendah pada 2036 menjadi Rp 220,84 triliun.

Dalam keterangan profil utang jatuh tempo pemerintah terbaru ini, disebutkan sudah termasuk SBN SKB Covid-19 SBN SKB Covid dengan jadwal jatuh tempo 2025 sebesar Rp 100,00 triliun, 2026 senilai Rp 154,50 triliun, 2027 Rp 210,50 triliun, 2028 Rp 208,06 triliun, 2029 menjadi Rp 107,50 triliun, dan 2030 tersisa Rp 56,00 triliun, sehingga totalnya Rp 836,56 triliun