Trump Klaim Sukses Buka Pintu Damai dengan Iran, Dunia Tak Sependapat

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara lantang memuji keberhasilan nota kesepahaman (MoU) damai dengan Iran di tengah kemewahan Istana Versailles pekan lalu. Trump meminta para skeptis untuk memercayai respons positif dari bursa Wall Street sebagai bukti nyata kesuksesan diplomasinya.

Trump mengeklaim dirinya berhasil mengakhiri kekacauan ekonomi global yang sempat meletus sejak ia memerintahkan pengeboman ke Iran pada akhir Februari lalu. Penandatanganan MoU darurat berdurasi 60 hari ini dinilainya sangat krusial karena alternatif lain dari kegagalan kesepakatan tersebut adalah depresi ekonomi di seluruh dunia.

"Tidak ada yang secerdas pasar modal, dan pasar sangat menyukainya," ujar Trump dengan penuh percaya diri saat mengeklaim kredit atas pulihnya sentimen positif bursa saham global.

Namun, memasuki akhir pekan, optimisme tersebut mulai goyah setelah rencana pembicaraan damai lanjutan di Swiss sempat dibatalkan secara mendadak sebelum akhirnya dipulihkan kembali. Situasi kian tegang setelah Teheran menyatakan aksi pengeboman oleh Israel di Yordania menjadi pembenaran kuat bagi mereka untuk menutup kembali jalur pelayaran vital di Selat Hormuz.

Terbaru, dalam pembicaraan akhirnya jadi diselenggarakan di Swiss, yang sempat diwarnai aksi walk out delegasi Iran, para mediator, Pakistan dan Qatar, mengatakan pembicaraan di Danau Lucerne diadakan dalam "suasana positif dan konstruktif" dan menghasilkan "kemajuan yang menggembirakan"

Para pihak menyepakati peta jalan 60 hari menuju kesepakatan akhir, dimulainya pembicaraan teknis lebih lanjut, dan jalur komunikasi untuk mencegah insiden di Selat Hormuz. Para mediator juga mengumumkan pembentukan sel dekonflik Lebanon untuk membantu memastikan kepatuhan terhadap penghentian operasi militer berdasarkan memorandum tersebut.

Kedua pihak juga sepakat untuk membentuk Komite Tingkat Tinggi (KTT) untuk mengawasi proses tersebut. Kepala negosiator akan secara teratur melaporkan kepada komite dan memimpin kelompok kerja yang berfokus pada isu-isu nuklir, sanksi, pemantauan implementasi, penyelesaian sengketa, dan "hal-hal lain".

Meskipun belum ada kepastian, harapan agar jalur laut yang mengangkut sekitar 20% pasokan minyak dunia itu dapat beroperasi penuh dalam beberapa minggu ke depan tetap terjaga. Pembukaan kembali selat secara bebas diproyeksikan mampu mencegah risiko kelangkaan akut komoditas energi strategis seperti bahan bakar jet di pasar internasional.

Pasar energi sendiri langsung merespons positif prospek pemulihan pasokan tersebut, di mana harga minyak mentah Brent sempat merosot di bawah US$80 per barel untuk pertama kalinya sejak awal perang sebelumnya kembali naik akibat pernyataan Trump yang siap kembali membombardir Iran.

Berbagai pemerintahan di seluruh dunia pun hingga kini masih terus menghitung kerugian ekonomi akibat konflik yang tidak mereka inginkan ini.

Dampak buruk dari perang ini dirasakan secara berbeda di setiap kawasan, di mana negara-negara Teluk menjadi pihak yang paling menderita akibat terhentinya keran ekspor utama serta hantaman bom Iran. Para analis memproyeksikan ekonomi di kawasan tersebut akan langsung jatuh ke jurang resesi yang cukup dalam.

"Kami memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di kawasan Teluk akan mengalami kontraksi tajam hingga minus 2,6% pada tahun ini," ungkap laporan resmi tim analis dari Oxford Economics mengenai kemunduran ekonomi regional.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat selaku eksportir bersih energi justru tetap melaju kuat berkat sokongan masif dari tren investasi kecerdasan buatan (AI) serta rencana peluncuran mega pasar dari SpaceX. Namun, konsumen di AS tetap harus membayar harga bensin US$ 1 (Rp 17.800) lebih mahal per galon dibandingkan tahun lalu, yang memicu inflasi nasional melonjak ke level 4,2%.

Tingginya angka inflasi tahunan ini menjadi tantangan berat bagi Ketua The Fed yang baru ditunjuk, Kevin Warsh, yang awalnya diharapkan dapat membawa tren penurunan suku bunga acuan secara agresif. Realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa Warsh kemungkinan besar harus menaikkan biaya pinjaman secara bertahap demi meredam gejolak pasar domestik.

"Seiring dengan ekonomi yang tetap kuat dan inflasi yang meningkat, The Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga paling agresif, mungkin hingga empat kali ke kisaran 4,5% hingga 5% pada akhir tahun depan," jelas Dario Perkins selaku Kepala Riset Global di konsultan TS Lombard, dilansir The Guardian.

Perkins menambahkan bahwa ketahanan ekonomi AS ditopang oleh langkah konsumen yang nekat menguras tabungan mereka demi tetap berbelanja, berbeda dengan konsumen di Eropa yang jauh lebih berhati-hati karena cemas akan dampak perang. Di wilayah Uni Eropa, Bank Sentral Eropa (ECB) bahkan telah menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2023 demi menekan lonjakan inflasi yang dipicu oleh ketergantungan akut pada impor gas.

Sementara itu, dampak inflasi di Inggris relatif lebih teredam di angka 2,8% pada bulan April dengan tingkat suku bunga yang masih ditahan, meskipun indeks kepercayaan pasar dan sektor lapangan kerja domestik dilaporkan melemah. Pihak perbankan memproyeksikan tekanan harga barang masih akan terus berlanjut di pasar Inggris dalam beberapa bulan ke depan.

"Semua data menunjukkan adanya tekanan harga yang akan datang, di mana inflasi berpotensi merangkak naik hingga satu persentase poin lagi, meskipun efek penurunan terhadap pertumbuhan PDB diprediksi relatif kecil hanya sekitar seperempat persentase poin," papar Sanjay Raja, Kepala Ekonom Inggris di Deutsche Bank.

Di belahan dunia lain, banyak negara berkembang terpaksa melakukan pembatasan dan penatajahan bahan bakar akibat meroketnya harga komoditas serta bersiap menghadapi lonjakan biaya pupuk pertanian. Fenomena kehancuran permintaan (demand destruction) akibat ketidakmampuan daya beli konsumen inilah yang dinilai menjadi alasan mengapa harga minyak tidak melambung lebih tinggi sejak Februari.

Selain itu, stabilnya harga minyak juga dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara besar seperti China yang secara diam-diam mengandalkan cadangan pasokan minyak strategis mereka tanpa terdeteksi oleh radar para analis barat. Terlepas dari sikap optimistis Trump, nota kesepahaman darurat ini dinilai belum mampu menghapus kerugian ekonomi jangka panjang yang telah ditimbulkan oleh perang.

"Kesulitan utama dalam menghitung kerugian ini adalah karena lini masa ekonomi tidak berjalan searah dengan lini masa militer. Kita akan terus merasakan dampak ekonomi dari konflik ini sepanjang sisa tahun ini hingga awal tahun depan," jelas Ryan Sweet, Kepala Ekonom Global di Oxford Economics.

Sweet mengingatkan bahwa meskipun Trump menjanjikan Selat Hormuz akan dibuka, rincian teknis di lapangan masih sangat kabur dan menyimpan risiko pengenaan tarif tol sepihak oleh Iran atau pembatasan volume kapal yang melintas. Kekhawatiran akan pecahnya kembali pertempuran juga tetap tinggi, terutama jika Trump mulai meragukan komitmen Teheran dalam menghentikan ambisi program nuklirnya.

Sentimen penolakan terhadap MoU ini bahkan mulai bermunculan di internal politik AS, termasuk dari kalangan politisi Partai Republik sendiri yang menganggap perjanjian darurat ini sangat rapuh dan mudah runtuh. Serangan Israel ke Lebanon serta potensi Iran memanfaatkan kendali Selat Hormuz dinilai dapat menjadi pemicu utama kegagalan diplomasi ini.

"Pemodelan kami menunjukkan harga minyak mentah jenis Brent seharusnya berada di level US$90 per barel pada kuartal ketiga dan US$80 pada kuartal keempat. Namun pasar bergerak terlalu cepat dan sudah mematok harga di US$80, sebuah ekspektasi yang terlalu optimistis di saat proses negosiasi masih panjang," papar Neil Shearing, Kepala Ekonom Global di Capital Economics.

Senada dengan Shearing, para pakar geopolitik internasional mengingatkan agar dokumen MoU AS-Iran tidak dipandang sebagai pakta perdamaian abadi yang dapat langsung melenyapkan sumbatan logistik komoditas global. Peluang terjadinya kontak senjata susulan dinilai masih sangat besar di masa mendatang.

"Kami masih melihat adanya peluang sebesar 60% bagi pecahnya kembali pertempuran setelah pemilu sela AS, di mana Presiden Trump akan memanfaatkan jendela waktu dari 4 November 2026 hingga akhir 2027 untuk memaksakan implementasi kesepakatan yang lebih menguntungkan Washington," tulis Matt Gertken, Kepala Strategi Geopolitik di BCA Research dalam catatan resminya.

Bahkan jika kesepakatan damai ini berhasil dipertahankan, mayoritas ekonom memperingatkan bahwa pasar energi tidak akan bisa kembali normal dalam waktu singkat akibat kerusakan infrastruktur serta besarnya antrean kapal tanker yang terjebak di kawasan Teluk. Konflik ini dinilai telah memberikan pelajaran pahit mengenai kerentanan rantai pasok global yang secara permanen akan meningkatkan biaya logistik komoditas di masa depan.