MARKET DATA

Kantong Kering Melanda Warga RI, Bansos Rp 5,4 Juta Jadi Solusi?

Robertus Adrianto,  CNBC Indonesia
18 June 2026 10:40
Potret Pekerja Jakarta Usai Putusan Kenaikan UMP 2024. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Foto: Potret Pekerja Jakarta Usai Putusan Kenaikan UMP 2024. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Warga RI tengah menghadapi kekhawatiran merosotnya pendapatan. Tercermin dari komponen utama Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia yang melorot pada Mei 2026.

Indeks Penghasilan Saat (IPSI) misalnya, kini berada di level 123,2 turun dari level tertinggi tahun ini 128,1. Diiringi dengan penurunan Indeks Ekspektasi Konsumen yang bergerak di level 136,5 dari sebelumnya 136,9.

Dalam indeks hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) itu juga menunjukan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) kembali menurun. Kini hanya sebesar 17,5% dari sebelumnya 18,2%.

"Menunjukkan bahwa tekanan yang terjadi bukan sekadar akibat kenaikan harga, melainkan mulai menyentuh sisi pendapatan dan kondisi pasar kerja," kata Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, dikutip Kamis (18/6/2026).

Di tengah kondisi itu, pemerintah tengah merancang gelontoran insentif, supaya tetap menjaga daya beli masyarakat. Insentif ini juga ditujukan untuk mengompensasi kenaikan harga BBM, termasuk salah satu jenis BBM yang menjadi pilihan masyarakat kelas menengah, yakni Pertamax.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan misalnya, berencana menggelontorkan bantuan sosial dalam bentuk transfer tunai langsung kepada masyarakat yang menjadi target dengan nilai akumulasi Rp 5,4 juta. Nilai perkiraan total bansos itu untuk menggantikan skema bantuan subsidi yang selama ini digelontorkan pemerintah.

Namun, menurut kalangan ekonom, kebijakan yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan optimismenya terhadap perbaikan pendapatan bukan terletak pada nominal BLT, melainkan perubahan struktural supaya bisa mudah mendapatkan pekerjaan dan gaji yang layak.

Kepala Pusat Riset Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics M. Rizal Taufikurahman mengatakan, kebijakan BLT memang dapat menjaga daya beli dan menopang konsumsi dalam jangka pendek, tetapi sifatnya hanya meredam gejala, bukan menyelesaikan akar persoalan, yakni kebutuhan kerja bergaji layak.

"Kebijakan tersebut memang dapat menjaga daya beli dan menopang konsumsi dalam jangka pendek, tetapi sifatnya hanya meredam gejala, bukan menyelesaikan akar persoalan," tegasnya.

Ia berpendapat, fokus utama pemerintah harus bergeser pada penciptaan lapangan kerja, percepatan investasi, penguatan sektor industri dan UMKM, serta peningkatan produktivitas.

"Pada akhirnya, konsumsi yang sehat adalah konsumsi yang ditopang oleh kenaikan pendapatan masyarakat, bukan oleh bantuan pemerintah yang terus-menerus," tutur Rizal.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan menambahkan, ketimbang hanya meningkatkan nominal bantuan dalam bentuk tunai seperti dari sisi demand, melalui BLT yang semula sekitar Rp 900 ribu untuk tiga bulan menjadi jutaan, lebih baik pemerintah memperbaiki sisi supply.

Dalam jangka pendek, ia menganggap, program padat karya tunai atau cash for work, hingga program magang nasional yang digaji langsung oleh pemerintah lebih baik ketimbang gelontoran BLT yang sifatnya sementara.

"Itu kan dua dapetnya. Dia dapat pengalaman, dia dapat juga uang gitu untuk membantu daya beli. Itu kan jadi dari sisi demand-nya dapet dari supply-nya juga menambah kapasitas produksi gitu. Itu yang menurut saya kalau emang mau enggak sekedar bantu dari sisi demand saja," paparnya.

Kendati begitu, pemerintah memastikan, program BLT masih dipertimbangkan untuk tetap diberikan pada tahun ini, namun fokusnya hanya untuk masyarakat kelas bawah.

"Kalau BLT bukan yang di menengah, tetapi yang di bawah," ucapnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Sementara, bantuan stimulus untuk masyarakat menengah akibat kenaikan dari harga BBM Pertamax, kata Airlangga, pemerintah akan memberikan bantuan melalui skema lainnya, yaitu program magang.

"Terus kemudian kita siapkan yang untuk kelas menengah ke bawah, desil 4 ke bawah. Nah ini sedang diberlakukan," ujarnya. "Kelas menengah, salah satu program magang yang kita lagi dorong kembali di bulan Juni," kata Airlangga menambahkan.

(arj/arj) Add logo_svg as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ekonomi Makin Sulit, Warga RI Butuh Kerja-Gaji Layak!


Most Popular
Features