Ekonomi Makin Sulit, Warga RI Butuh Kerja-Gaji Layak!
Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami kemerosotan dalam pada Mei 2026, di level 120,9. Terendah dalam 7 bulan terakhir setelah September 2025 di level 115 saat meletusnya aksi unjuk rasa atau demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah Tanah Air.
Secara angka, IKK Mei 2026 yang muncul dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia ini masih berada di zona optimistis karena tetap berada di atas level 100. Namun, penurunan yang terus terjadi, terutama karena turunnya komposisi utama pembentuk indeks menjadi sinyal ekonomi Indonesia tengah sulit, yang pada akhirnya membuat konsumen khawatir.
"Yang lebih mengkhawatirkan bukan angka utamanya, melainkan komposisinya," ucap Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, dikutip Kamis (18/6/2026).
Rendy menjelaskan penurunan komposisi indeks paling besar terjadi pada persepsi ketersediaan lapangan kerja hingga kondisi ekonomi saat ini, yang menggambarkan penilaian masyarakat terhadap kondisi penghasilan hingga pembelian barang tahan lama.
Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) yang menjadi komponen IKK turun menjadi 105,0 pada Mei 2026, dari 108,8 pada April atau turun 3,8 poin, sedangkan Indeks Kondsi Ekonomi Saat ini (IKE) turun menjadi 112,2 dari sebelumnya 116,5.
"Pada saat yang sama, porsi pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membayar cicilan meningkat, sementara porsi yang bisa ditabung justru menurun. Ini menunjukkan bahwa tekanan yang terjadi bukan sekadar akibat kenaikan harga, melainkan mulai menyentuh sisi pendapatan dan kondisi pasar kerja," ujar Rendy.
Karena sumber pelemahannya terlihat berasal dari pendapatan dan lapangan kerja, Rendy berpendapat prioritas kebijakan pemerintah seharusnya diarahkan pada perlindungan daya beli kelompok berpendapatan rendah melalui bansos yang tepat sasaran serta peningkatan belanja di sektor-sektor padat karya yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan layak.
"Dengan cara itu, kebijakan tidak hanya mendorong konsumsi dalam jangka pendek, tetapi juga memperbaiki fondasi pendapatan masyarakat," tegasnya.
Pandangan serupa juga disampaikan Senior Analis Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menganggap, penurunan IKK adalah sinyal bahwa rumah tangga mulai menahan belanja karena tekanan pendapatan riil dan ketidakpastian ke depan.
Kondisi itu menurutnya membuat pemerintah harus menggelontorkan bantuan dalam bentuk insentif kepada masyarakat, terutama kalangan masyarakat rentan dan kelas menengah bawah yang menjadi motor utama penggerak konsumsi rumah tangga.
"Insentif yang paling efektif saat ini adalah yang langsung meningkatkan daya beli kelompok rentan dan kelas menengah bawah, karena mereka punya "marginal propensity to consume" yang tinggi. Artinya, setiap rupiah yang diberikan hampir pasti langsung dibelanjakan dan menggerakkan ekonomi," ujar Ronny.
Ia mengatakan, dalam jangka pendek, insentif yang bisa diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan responsi terhadap tekanan harga. Selain itu, diskon tarif listrik menurutnya juga perlu kembali digelontorkan untuk pelanggan daya kecil, seperti 450 VA dan 900 VA.
"Saya justru melihat ruang kebijakan yang lebih kuat ada pada intervensi harga pangan dan stabilisasi pasokan. Karena realitas di lapangan, tekanan terbesar daya beli itu datang dari inflasi pangan. Jadi operasi pasar, penguatan distribusi, hingga subsidi ongkos logistik itu bisa jauh lebih efektif menjaga daya beli dibanding transfer tunai besar tapi sesaat," paparnya.
Selain deretan bantuan dari sisi demand atau permintaan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan menganggap insentif yang mesti kembali didesain pemerintah ialah yang turut mampu mendorong sisi pasokan atau supply.
Insentif untuk sisi supply ini kata dia terkait dengan dorongan penciptaan lapangan kerja, mulai dari insentif padat karya tunai hingga program magang seperti magang nasional pada tahun lalu yang sepenuhnya digaji pemerintah.
"Itu kan dua dapetnya. Dia dapat pengalaman, dia dapet juga uang untuk membantu daya belinya. Itu kan jadi dari sisi demand-nya dapet dari supply-nya juga menambah kapasitas produksi gitu. Itu yang menurut saya kalau emang mau enggak sekedar bantu dari sisi demand aja," tegas Deni.
Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia memang tengah kembali menggodok insentif untuk membantu daya beli masyarakat, terutama untuk menjaga keberlangsung ekonomi kelas menengah yang pada tahun lalu sudah banyak turun kelas.
Dalam laporan Mandiri Institute bertajuk 'Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025' yang dirilis pada Februari 2026, jumlah penduduk kelas menengah kembali menyusut 1,2 juta jiwa dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa sepanjang tahun lalu.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan, pemerintah akan terus berupaya memastikan kelompok kelas menengah tetap mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Ia mematikan, upaya ini akan dilakukan melalui optimalisasi kebijakan fiskal yang tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga daya tahan ekonomi masyarakat.
"Ini semua akan kami lakukan agar kelas menengah tetap menjadi kelas menengah atau naik kelas, dan tidak jatuh ke aspiring class menengah," kata Ferry dalam rapat kerja Komisi XI DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merumuskan stimulus kepada masyarakat saat ini, terutama seusai kenaikan harga BBM RON 92 Pertamina atau Pertamax.
"Itu sedang dirumuskan, Tadi kita diskusinya di sana," ujar Misbakhun saat ditanya pewarta soal komunikasi dengan pemerintah untuk mengantisipasi inflasi akibat kenaikan harga Pertamax.
(arj/arj) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]