Menteri Trenggono Minta Tambah Anggaran Rp 30 T Buat Kampung Nelayan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan guna mempercepat sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.

Usulan itu disampaikan Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut Trenggono, tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung target swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengakomodasi seluruh target program prioritas direktif Presiden (Prabowo Subianto) secara optimal, maka izinkan pada rapat kerja ini, KKP mengusulkan anggaran belanja tambahan TA 2027 sebesar Rp30 triliun," kata Trenggono.

Dari total tambahan anggaran yang diajukan, porsi terbesar akan digunakan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. KKP mengusulkan alokasi Rp9,45 triliun untuk membangun 600 lokasi baru pada 2027.

"Usulan tambahan anggaran tersebut akan kami gunakan untuk yang pertama, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 600 lokasi sebesar Rp9,45 triliun, sehingga target seribu lokasi pada tahun 2027 dapat terlaksanakan," ujarnya.

Selain itu, KKP juga mengajukan anggaran Rp5,4 triliun untuk revitalisasi tambak nila salin. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung konstruksi tambak seluas 5.500 hektare pada tahun depan.

Program lain yang menjadi prioritas adalah budidaya ikan darat tematik. Untuk program ini, KKP mengusulkan anggaran Rp8,8 triliun guna mengembangkan 9.000 lokasi budidaya.

"Yang ketiga, program budidaya ikan darat tematik di 9.000 lokasi sebesar Rp8,8 triliun, sehingga target 10.000 lokasi pada tahun 2027 dapat terlaksana," ucap dia.

Selain tiga program utama tersebut, tambahan anggaran juga akan digunakan untuk berbagai kegiatan strategis lainnya. Di antaranya pemenuhan sertifikasi awak kapal dan operasionalisasi kapal ikan sebesar Rp9 miliar, pembangunan dan operasionalisasi kawasan sentra industri garam seluas 2.000 hektare senilai Rp965 miliar, serta modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektare sebesar Rp1,3 triliun.

KKP juga mengusulkan anggaran Rp1,44 triliun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di tiga provinsi di Sumatra. Sementara program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan untuk mendukung pengentasan kemiskinan diusulkan memperoleh Rp1 triliun.

Di sisi lain, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diusulkan mendapatkan tambahan Rp857 miliar, sedangkan kebutuhan belanja tugas dan fungsi serta peningkatan pelayanan publik mencapai Rp573 miliar.

Trenggono menuturkan, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif KKP untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp15,63 triliun.

Karena itu, tambahan anggaran dinilai penting agar seluruh program prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan optimal.

"Melalui pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, KKP optimis dapat memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan produktivitas di sektor kelautan dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia," kata Trenggono.

Add as a preferred
source on Google