Korea Panas! Blokade 35 Jam-Presiden Minta Investigasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Huru-hara terjadi di Korea Selatan (Korsel). Aparat kepolisian bahkan membubarkan paksa para pengunjuk rasa di Seoul, Jumat (5/6/2026).

Massa berdemo soal kelangkaan surat suara. Mereka menggelar aksi blokade selama 35 jam sejak Kamis.

Mengutip AFP dan media lokal Yonhap, awalnya lebih dari 1.000 demonstran berkumpul di luar tempat pemungutan suara di Jamsil 7-dong, Seoul. Pendemo membawa poster yang menuntut penghentian penghitungan suara dan pembatalan pemilu seraya mencoba menghalangi pemindahan setidaknya dua kotak suara.

Akibat aksi tersebut, stasiun penyiaran negara Korea Selatan, KBS, melaporkan bahwa petugas pemilu terpaksa bertahan di dalam tempat pemungutan suara hingga Jumat pagi demi keamanan. Polisi juga terlibat pemindahan secara fisik dengan para demonstran yang memblokir pintu masuk tempat pemungutan suara, di mana beberapa demonstran berteriak dan mencoba melawan saat ditangkap.

"Apakah ini benar-benar negara yang diatur oleh hukum?" teriak seorang pria berteriak di tengah momentum petugas kepolisian yang memerintahkan para demonstran untuk mengosongkan jalan.

Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa kotak-kotak suara yang berisi sekitar 2.000 surat suara kini telah diamankan dan berhasil dipindahkan ke pusat penghitungan suara. Atas insiden memalukan ini, Komisi Pemilihan Umum Nasional (NEC) terpaksa mengeluarkan permintaan maaf setelah 14 tempat pemungutan suara di Seoul kehabisan surat suara pada hari Rabu.

Kesalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dituding akibat kegagalan komisi dalam mengantisipasi tingkat partisipasi pemilih. Beberapa tempat pemungutan suara bahkan sempat tetap dibuka hingga pukul 22.00 waktu setempat demi memberikan kesempatan kepada warga untuk menyalurkan suara mereka, namun langkah tersebut tidak banyak meredam kritik atas penanganan pemilu oleh komisi tersebut.

Sebelumnya, Korsel melakukan pemilu lokal pada 3 Juni. Tapi warga bukan memilih Presiden, melainkan memilih gubernur, wali kota, kepala daerah, serta sejumlah anggota dewan daerah dan anggota parlemen dalam pemilu sela.

Pemilihan ini secara luas dipandang sebagai ujian awal bagi tahun pertama masa jabatan Presiden Lee Jae Myung. Dirinya mengambil alih kekuasaan setelah gejolak politik berbulan-bulan yang dipicu oleh deklarasi darurat militer pendahulunya, mantan Presiden Yoon Suk Yeol.

Partai pimpinan Lee yang berkuasa, Democratic Party of Korea, memenangkan sebagian besar daerah, meskipun kalah dalam perebutan kursi wali kota Seoul yang sangat bergengsi. Partai itu berhasil menyapu bersih sebagian besar kursi.

Sementara itu, terkait kelangkaan surat suara Lee meminta investigasi menyeluruh. "Ini adalah kelemahan yang sulit untuk diterima," tegas Lee saat mengutuk keras kelalaian teknis tersebut.

Add as a preferred
source on Google