"Putus Asa" Dongkrak Angka Kelahiran, China Gelontorkan Rp290 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China kembali menggelontorkan dana jumbo untuk mendukung keluarga dan mendorong angka kelahiran yang terus merosot. Langkah terbaru dilakukan dengan memperbesar anggaran subsidi perawatan anak sebagai bagian dari upaya menghadapi krisis demografi yang membayangi perekonomian negara tersebut.

Kementerian Keuangan China pada Selasa (2/6/2026) mengumumkan pemerintah pusat akan mengalokasikan 99,9 miliar yuan atau sekitar Rp263,8 triliun untuk mendukung berbagai program perawatan bayi dan anak usia dini yang dijalankan pemerintah daerah. Angka tersebut meningkat 10,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pendanaan tambahan ini menandakan kesediaan yang lebih besar untuk menggunakan kebijakan fiskal guna mendukung keluarga," ujar peneliti senior Centre for Policy Studies di Victoria University Australia, Xiujian Peng, kepada Newsweek, dikutip Rabu (3/6/2026).

Dengan tambahan dana tersebut, total subsidi perawatan anak yang disalurkan pemerintah diperkirakan mencapai 110 miliar yuan atau sekitar Rp290,5 triliun. Kementerian Keuangan menyebut distribusi subsidi sepanjang tahun ini berjalan lancar dan teratur.

Langkah agresif Beijing muncul di tengah semakin rendahnya minat generasi muda China untuk memiliki anak. Tingginya biaya hidup, mahalnya biaya pendidikan, persaingan ketat di dunia kerja, hingga perubahan pandangan terhadap pernikahan dan pengasuhan anak membuat banyak pasangan memilih menunda bahkan menghindari memiliki keturunan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat maupun daerah terus meluncurkan berbagai insentif. Mulai dari subsidi tunai sebesar US$500 atau sekitar Rp8,9 juta untuk setiap anak berusia di bawah tiga tahun, penghapusan biaya pendidikan di taman kanak-kanak negeri, hingga penjaminan seluruh biaya medis terkait persalinan.

Pemerintah juga mengambil langkah kontroversial dengan mencabut pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk alat kontrasepsi yang telah berlaku selama lebih dari tiga dekade. Sejak Januari lalu, kondom dikenakan PPN sebesar 13%.

Kebijakan tersebut disebut berdampak pada pasar. Berdasarkan estimasi bank investasi Jefferies yang dikutip Financial Times, penjualan Durex, merek kondom terlaris di China, turun sekitar 5% pada kuartal pertama tahun ini.

Meski demikian, sejumlah pakar menilai berbagai insentif tersebut belum cukup untuk membalikkan tren penurunan kelahiran yang sudah berlangsung lama.

Menurut Peng, subsidi dapat membantu meringankan beban keluarga, namun dampaknya terhadap peningkatan angka kelahiran akan sangat bergantung pada kebijakan yang lebih luas untuk menekan biaya membesarkan anak.

"Efektivitasnya pada akhirnya bergantung pada apakah subsidi tersebut disertai langkah-langkah yang lebih luas untuk mengatasi biaya keseluruhan pengasuhan anak," katanya.

Tantangan yang dihadapi China memang tidak ringan. Tingkat kesuburan negara itu tercatat hanya 0,97 kelahiran per perempuan pada 2025, turun dari 1,02 pada tahun sebelumnya. Angka tersebut jauh di bawah tingkat penggantian populasi sebesar 2,1 kelahiran per perempuan.

Di saat yang sama, China juga menghadapi lonjakan jumlah pensiunan dan perlambatan konsumsi domestik. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa menyusutnya angkatan kerja serta populasi yang menua dengan cepat dapat menjadi beban bagi perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.

Data biro statistik China menunjukkan jumlah kelahiran pada tahun lalu hanya mencapai 7,92 juta bayi, turun 2,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah kematian mencapai 11,31 juta jiwa, membuat populasi Negeri Tirai Bambu terus mengalami penyusutan.

Add as a preferred
source on Google