Para Pemimpin ASEAN Mau Ketemu Putin di Rusia, Indonesia Ikutan?

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pemimpin negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan menggelar konferensi tingkat tinggi (KTT) peringatan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di Rusia pada Juni mendatang. Pertemuan tingkat tinggi antara blok regional Asia Tenggara dan Moskow tersebut dikonfirmasi akan diselenggarakan di kota Kazan, Rusia.

Kepastian mengenai agenda internasional ini disampaikan langsung oleh diplomat top Filipina melalui platform media sosial. Mengutip ABC News pada Jumat, (29/05/2026), Sekretaris Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, menyatakan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan telepon secara langsung dengan mitranya dari Rusia terkait rencana pertemuan besar tersebut.

"Berbicara di telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengenai KTT peringatan ASEAN yang akan diadakan di kota Kazan, Rusia," tulis Lazaro dalam unggahannya di akun media sosial X.

Kedutaan Besar Rusia di Manila mengonfirmasi bahwa menjelang KTT yang dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 18 Juni tersebut, Lavrov dan Lazaro telah membahas prospek perluasan kemitraan strategis Rusia dengan ASEAN. Selain Filipina dan Indonesia, anggota ASEAN lainnya meliputi Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

Secara geopolitik, sebagian besar negara anggota ASEAN sebenarnya memberikan suara mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu.

Kendati demikian, blok regional ini tetap mempertahankan hubungan baik dengan Moskow sebagai mitra wicara dan terus melibatkan pejabat Rusia dalam pertemuan tahunan tingkat tinggi.

Kondisi ini terjadi lantaran dinamika politik di antara negara-negara ASEAN sangat beragam, di mana beberapa negara dianggap bersekutu erat dengan Amerika Serikat seperti Filipina yang memegang kepemimpinan bergilir ASEAN tahun ini.

Di sisi lain, anggota lainnya justru memiliki keterlibatan perdagangan dan keamanan yang sangat besar dengan China dan Rusia, bahkan Vietnam dan Laos memilih abstain dalam resolusi PBB terkait serangan ke Ukraina.

Selain faktor keamanan, ketergantungan ekonomi juga menjadi alasan kuat bagi kawasan ini untuk menjaga hubungan dengan Moskow. Beberapa anggota ASEAN, termasuk Filipina, Indonesia, Thailand, dan Vietnam, tercatat telah mengimpor atau menyatakan minat untuk membeli minyak mentah Rusia demi mengamankan pasokan energi domestik setelah harga bahan bakar global melonjak pasca-serangan AS dan Israel ke Iran pada Februari lalu.

Terkait kehadiran para kepala negara, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dipastikan bakal terbang langsung ke Rusia untuk menghadiri KTT bersama Putin tersebut. Kepastian ini dikonfirmasi oleh seorang pejabat pemerintah Filipina yang berbicara dengan syarat anonim karena tidak memiliki wewenang untuk membahas masalah tersebut secara publik kepada media.

"Presiden Ferdinand Marcos Jr. akan menghadiri KTT bersama Putin," kata pejabat pemerintah Filipina tersebut seperti dikutip dari ABC News.

Meskipun Marcos Jr. dipastikan hadir, partisipasi dari beberapa pemimpin negara ASEAN lainnya masih menjadi tanda tanya besar. Pemimpin Singapura belum bisa dipastikan kehadirannya mengingat negara pulau kaya tersebut mengutuk keras invasi Rusia ke Ukraina dan bahkan ikut memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Moskow.

Sementara itu, pemimpin Myanmar yang saat ini bertindak sebagai koordinator hubungan ASEAN dengan Rusia, kemungkinan besar tidak akan diizinkan hadir dalam pertemuan tersebut. ASEAN telah melarang para pemimpin junta militer Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi, termasuk KTT tahunan dengan negara-negara Asia dan Barat, setelah tentara Myanmar menggulingkan pemerintahan demokratis Aung San Suu Kyi pada tahun 2021 yang memicu perang saudara.

Sebagai gantinya, hanya diplomat karier tingkat rendah yang diizinkan untuk mewakili negara tersebut dalam forum internasional. Pembatasan ketat ini diberlakukan karena pemerintah militer Myanmar gagal mengakhiri kekerasan atau menumbuhkan dialog perdamaian, meskipun para pemimpin ASEAN telah mengajukan rencana perdamaian lima poin pada tahun 2021 yang menuntut penghentian segera semua pertempuran dan permusuhan.

Add as a preferred
source on Google