"Berkah dan Musibah" Aksi Trump di Venezuela bagi Rusia
Jakarta, CNBC Indonesia - Penyerbuan dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat tidak hanya mengguncang Caracas, tetapi juga memunculkan dilema strategis bagi Presiden Rusia Vladimir Putin.
Di satu sisi, operasi tersebut menegaskan kegagalan Moskow mempertahankan sekutunya di Belahan Barat. Di sisi lain, langkah agresif Presiden AS Donald Trump justru memberi Kremlin amunisi politik baru untuk membenarkan perang Rusia di Ukraina.
Keberhasilan AS menggulingkan Maduro kontras dengan kegagalan Rusia hampir 4 tahun lalu saat pasukannya gagal merebut Kyiv dan menjatuhkan kepemimpinan Ukraina pada awal invasi skala penuh Moskow. Kejatuhan Maduro juga menambah daftar sekutu Kremlin yang tumbang, setelah jatuhnya mantan Presiden Suriah Bashar Assad pada 2024 serta serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran tahun lalu.
Dengan Washington bertekad mengendalikan Venezuela, Rusia terancam kehilangan pijakan strategis di Belahan Barat, termasuk potensi kerugian miliaran dolar dari investasi besar di sektor minyak negara tersebut.
Namun pada saat yang sama, tindakan Trump di Venezuela memicu kegelisahan di negara-negara Barat dan memberi Rusia narasi baru untuk mempertahankan invasinya ke Ukraina.
Situasi ini diperumit oleh ketertarikan Trump untuk mengambil alih Greenland dari Denmark, sekutu NATO, yang berpotensi mengguncang aliansi itu pada saat upaya yang dipimpin AS untuk merundingkan perdamaian di Ukraina memasuki fase krusial.
Langkah tersebut dinilai dapat mengalihkan perhatian negara-negara anggota dari dukungan terhadap Kyiv dan penyediaan jaminan keamanan bagi Ukraina.
Putin sendiri belum berkomentar langsung mengenai aksi AS di Venezuela. Namun para diplomat Rusia mengecam langkah tersebut sebagai tindakan agresi terang-terangan.
Dmitry Medvedev, mantan presiden Rusia yang kini menjabat wakil Putin di Dewan Keamanan, juga mengecam Washington karena dianggap menginjak-injak hukum internasional, sembari tetap memberi pujian pada Trump.
"Meskipun tindakan Trump sepenuhnya melanggar hukum, dia tidak bisa dipungkiri menunjukkan konsistensi tertentu. Dia dan timnya dengan sangat agresif membela kepentingan nasional negaranya," kata Medvedev, dikutip dari The Associated Press, Kamis (8/1/2026).
"Zona Pengaruh"
Sejak aneksasi ilegal Semenanjung Krimea pada 2014, yang terjadi setelah penggulingan presiden pro-Kremlin di Kyiv, Putin kerap membenarkan tindakannya dengan menyebut Ukraina sebagai bagian dari zona pengaruh Rusia, wilayah yang menurutnya tidak boleh dimasuki Barat.
Putin berulang kali menyatakan bahwa sebagaimana AS tidak akan menerima kehadiran militer asing di Belahan Barat, Rusia memandang ekspansi NATO ke perbatasannya sebagai ancaman keamanan besar. Upaya Ukraina untuk bergabung dengan aliansi militer tersebut disebutnya sebagai alasan utama invasi penuh Rusia.
"Kami telah menyampaikan dengan jelas dan tegas bahwa perluasan NATO lebih ke timur tidak dapat diterima," ujar Putin sesaat sebelum mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022.
"Apakah kami yang menempatkan rudal di dekat perbatasan AS? Tidak. Justru AS yang membawa rudalnya ke depan pintu rumah kami."
Jauh sebelum invasi, Rusia sempat menguji kemungkinan kesepakatan dengan Amerika Serikat, di mana Moskow akan menahan diri dari campur tangan di Amerika Latin sebagai imbalan atas kebebasan bertindak di Eropa.
Fiona Hill, yang menangani urusan Rusia dan Eropa di Dewan Keamanan Nasional AS pada masa jabatan pertama Trump, bersaksi di hadapan Kongres pada 2019 bahwa Rusia memberi sinyal kesediaan untuk pengaturan semacam itu, yang melibatkan Venezuela dan Ukraina.
Dalam wawancara dengan The Associated Press, Hill mengatakan Rusia tidak pernah mengajukan tawaran resmi. Namun, Duta Besar Rusia untuk Washington saat itu, Anatoly Antonov, "memberi isyarat ... berkali-kali" bahwa Moskow bersedia menyerahkan pengaruhnya di Venezuela kepada AS dengan imbalan pengakuan zona pengaruh Rusia di Eropa.
Hill menyebut pemerintahan Trump saat itu tidak tertarik pada pendekatan Rusia yang ia gambarkan sebagai tawaran "isyarat-isyarat, dorongan-dorongan, kedipan-kedipan, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan." Pada April 2019, Hill dikirim ke Moskow untuk menyampaikan pesan bahwa "tidak ada yang tertarik. ... Ukraina dan Venezuela tidak berkaitan satu sama lain."
Hill mengatakan ia tidak tahu apakah arah angin kini telah berubah dan apakah ada kesepakatan antara AS dan Rusia untuk menukar zona pengaruh di Venezuela dan Ukraina. Namun, ia mencatat bahwa banyak pejabat, termasuk dirinya, yang dulu berperan "menahan" Trump pada masa jabatan pertama kini tidak lagi berada di lingkaran kekuasaan.
Ia berpendapat bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio kemungkinan menjadi satu-satunya pejabat pemerintahan Trump yang akan menolak proposal semacam itu. Namun, ia menambahkan bahwa tokoh lain, termasuk utusan Trump Steve Witkoff, bisa memiliki pandangan berbeda.
"Siapa tahu apa yang Witkoff dan yang lainnya bicarakan akhir-akhir ini?" kata Hill.
Adapun sebelum Maduro ditangkap, Rusia dilaporkan mulai mengevakuasi keluarga para diplomatnya dari Venezuela.
Sam Greene, pakar Rusia dari King's College London, menilai Moskow mungkin telah mundur dari Venezuela dengan harapan AS akan memberi kebebasan bertindak di Ukraina.
"Kekhawatiran saya adalah ini mungkin bagian dari kesepakatan tersirat, di mana Washington, Moskow, dan Beijing sepakat untuk tidak saling menghalangi intervensi di zona pengaruh yang mereka klaim," tulisnya di X.
Jejak Rusia di Belahan Barat
Sebelum invasi ke Ukraina, pejabat senior Rusia pernah melontarkan peringatan samar bahwa Moskow bisa mengerahkan pasukan atau aset militer ke Kuba dan Venezuela, pernyataan yang kala itu dianggap gertakan oleh AS.
Sebagian pengamat membandingkannya dengan Krisis Rudal Kuba 1962, ketika Uni Soviet menempatkan rudal di Kuba dan AS memberlakukan blokade laut.
Hubungan Rusia-Kuba meredup setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, yang menyeret Kuba ke dalam depresi ekonomi berat. Tak lama setelah terpilih pertama kali pada 2000, Putin memerintahkan penutupan fasilitas pengintaian militer era Soviet di Kuba demi memperbaiki hubungan dengan Washington.
Namun, seiring meningkatnya ketegangan dengan AS dan sekutunya, Moskow kembali mengintensifkan perdagangan dan kontak lain dengan Havana serta mengirim kapal perang untuk berkunjung.
Rusia juga menanamkan investasi besar di industri minyak Venezuela, seperti halnya China, serta memberikan pinjaman besar kepada Caracas untuk membeli sistem pertahanan udara, jet tempur, dan senjata lainnya. Dalam beberapa kesempatan, terakhir pada 2018, Moskow bahkan mengirim pembom Tu-160 yang mampu membawa senjata nuklir ke Venezuela sebagai unjuk kekuatan.
"Yang Kuat Berkuasa"
Penangkapan Maduro dan istrinya oleh AS dipandang luas sebagai kembalinya doktrin "yang kuat berkuasa," yang justru menguatkan argumen Moskow bahwa tindakannya di Ukraina adalah upaya melindungi kepentingan vital, sebagaimana AS melakukannya di Venezuela.
Setelah aksi di Venezuela, AS "tidak memiliki apa pun untuk secara formal menegur negara kami," kata Medvedev.
Hill menilai penangkapan Maduro membuat negara-negara lain lebih sulit mengecam tindakan Rusia di Ukraina karena "kita baru saja menyaksikan situasi di mana AS mengambil alih, atau setidaknya memenggal pemerintahan negara lain, menggunakan fiksi."
Sebuah dakwaan menuduh Maduro dan pihak lain bekerja sama dengan kartel narkoba untuk memfasilitasi pengiriman ribuan ton kokain ke Amerika Serikat.
Fyodor Lukyanov, pakar kebijakan luar negeri yang dekat dengan Kremlin, mengatakan bahwa "jika kita melihat apa yang terjadi dari perspektif pembentukan preseden, maka kita tidak bisa meminta sesuatu yang lebih baik, dan ini termasuk keyakinan Trump bahwa otoritas di Venezuela harus disetujui oleh Washington."
Sementara itu, kalangan garis keras Rusia berpendapat bahwa aksi AS di Venezuela menciptakan urgensi baru bagi Moskow untuk mempercepat agresi militernya di Ukraina.
"Ukraina di bawah kendali penuh kita adalah tiket kita masuk ke klub negara-negara besar," tulis Alexander Dugin, ideolog nasionalis garis keras Rusia, dalam sebuah komentar.
(luc/luc)[Gambas:Video CNBC]