Tak Terduga! Ternyata Ini Penyebab Pelemahan Rupiah-Diungkap Pengusaha

Jakarta, CNBC Indonesia - Rupiah masih mengalami pelemahan hingga hari ini, Kamis (21/5/2026). Merujuk data Refinitiv, rupiah mengawali perdagangan pagi ini di level Rp17.600/US$, atau tidak berubah dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya.

Lalu pada pukul 11.01 WIB, rupiah terpantau melemah lagi, sekitar 0,31% ke Rp17.655/US$.

Pada Rabu (20/5/2026), rupiah ditutup menguat 0,54% ke posisi Rp17.600/US$, setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.

Di tengah gonjang-ganjing pelemahan rupiah ini, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan, kondisi ini ternyata tak lepas dari pengaruh manufaktur nasional.

"Industri manufaktur juga berperan besar dalam pelemahan rupiah. Selain karena keluarnya modal jangka pendek di pasar keuangan dan pembayaran beban bunga utang pemerintah," kata Redma dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

"Tingginya ketergantungan industri pada bahan baku impor khususnya bahan baku intermediate juga menjadi pemicu melemahnya rupiah," tambahnya.

Usul Kebijakan Devisa Ketat

Di sisi lain, dia menambahkan, akibat pelemahan rupiah saat ini, sambungnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) kembali tertekan.

Karena itu, ujarnya, APSyFI mengusulkan kebijakan devisa ketat. Apalagi, dengan kenaikan tingkat suku bunga oleh BI.

"Untuk menghindari kenaikan tingkat suku bunga dari Bank Indonesia yang justru akan menambah tekanan bagi industri, APSyFI menyarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan devisa ketat," ucapnya.

Dia juga mendukung keputusan BI yang membatasi penukaran valas tanpa underlying maksimal hanya US$25 ribu.

"Bahkan kami mendukung jika dokumen yang dijadikan underlying terhubung dengan dokumen pembayaran pajaknya untuk membatasi ruang gerak importir ilegal," sebut Redma.

"Kalau mau lebih ketat lagi, BI bisa ikut mendorong substitusi impor lewat kebijakan devisa ketat ini. Seperti yang dilakukan India dengan pembatasan pembelian valas per perusahaan untuk mendorong penggunaan bahan baku dalam negeri," terangnya.

Redma mengutip data BPS yang menunjukkan, neraca volume perdagangan TPT tahun 2025 sudah bertahun-tahun mengalami defisit.

"Meski secara nilai neracanya masih positif, apabila dihitung dengan importasi ilegal, importasi mesin dan suku cadang hingga importasi petrokimia serta bahan kimia penolong lainnya, lalu lintas devisa neraca perdagangan di sektor ini sudah negatif sekitar US$2 miliar," tukasnya.

"Kalau 15 tahun yang lalu perdagangan di sektor ini masih surplus sekitar US$8 miliar, saat ini sudah jadi negatif," sambungnya.

Karena itu, imbuh dia, kebijakan devisa ketat harus diterapkan. 

"Tinggal dihitung cermat kebutuhan bahan baku per perusahaan, dianalisis rantai nilainya,hingga didapatkan berapa kebutuhan riil bahan baku impornya dengan pertimbangan ketersediaan kapasitas di dalam negerinya," kata Redma.

"Meski diperlukan analisis detail menyangkut pohon industri yang sedikit komplek, hal ini harus sudah mulai dilakukan dengan pendekatan per subsektor," cetusnya.

Redma memperkirakan, dengan strategi ini, importasi bahan baku intermediate sektor TPT seharusnya bisa dipangkas sekitar US$5-6 miliar per tahun.

Waspada Modus Oknum Buka Keran Impor

Dalam keterangan sama, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) Agus Riyanto menambahkan, rendahnya utilisasi industri di sektor TPT sebagai akibat kebijakan impor yang tidak terkontrol.

"Bertahun-tahun mereka bersama-sama menikmati rente dari praktik impor, menghancurkan produsen dalam negeri dengan praktik dumping dan under invoice yang secara berangsur membuat rupiah melemah," tukas Agus.

Demi stabilisasi nilai tukar, Agus mengusulkan agar BI bersama bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan intervensi pada kebijakan industri dan perdagangan seperti yang mulai diterapkan lewat kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA).

"Tapi kebijakan ini pasti akan ditentang oleh oknum birokrasi yang selama ini terkoneksi dengan importir pemburu rente. Bahkan data mereka selalu mengatakan kita kekurangan bahan baku sebagai pembenaran rekomendasi impor yang mereka terbitkan," kata Agus.

Add as a preferred
source on Google