AS Ancam Sanksi Bank yang Terlibat Kilang "Teko" China
Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) memperingatkan lembaga keuangan global agar tidak terlibat dalam transaksi dengan kilang minyak independen China yang dikenal sebagai kilang "teko". Langkah ini diambil karena keterlibatan tersebut berisiko memicu sanksi terkait perdagangan minyak Iran.
Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya menegaskan bahwa bank dan institusi keuangan harus menghindari memfasilitasi transaksi dengan kilang-kilang tersebut, terutama yang mengimpor minyak mentah dari Iran.
"Pendapatan ini pada akhirnya menguntungkan rezim Iran, program senjatanya, dan militernya. Beberapa kilang 'teko' China telah menggunakan sistem keuangan AS untuk melakukan transaksi dalam denominasi dolar dan membeli barang-barang AS," tulis Departemen Keuangan, seperti dikutip CNBC International, Rabu (29/4/2026).
AS mencatat, China menyerap sekitar 90% ekspor minyak Iran, dengan porsi terbesar diolah oleh kilang independen tersebut. Oleh karena itu, Washington mendesak agar lembaga keuangan melakukan uji tuntas yang lebih ketat, khususnya terhadap transaksi yang melibatkan kilang di Provinsi Shandong serta entitas di Asia dan Timur Tengah yang masuk dalam rantai pasok minyak Iran.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan tekanan terhadap pihak-pihak yang membantu aliran minyak Iran ke pasar global.
"Kami akan terus memberikan tekanan maksimal. Setiap individu, kapal, atau entitas yang memfasilitasi aliran ilegal ke Teheran berisiko terkena sanksi AS," ujar Bessent.
Ia juga mengungkapkan bahwa terminal ekspor utama Iran di Pulau Kharg mulai mendekati kapasitas penyimpanan. Kondisi ini berpotensi memaksa Iran memangkas produksi dan kehilangan sekitar US$170 juta per hari, setara Rp2,89 triliun.
Modus "Campuran Malaysia"
Langkah AS ini merupakan bagian dari kebijakan "tekanan maksimal" terhadap Iran yang kembali digencarkan sejak Februari, menjelang meningkatnya konflik di kawasan.
Pekan lalu, Washington menjatuhkan sanksi kepada salah satu kilang besar di China, yakni Hengli Petrochemical (Dalian), yang disebut sebagai pelanggan utama minyak Iran. Selain itu, empat kilang kecil lainnya juga turut masuk daftar sanksi.
Pengawasan juga diperluas hingga operator terminal pelabuhan di Shandong dan penyedia jasa logistik yang terlibat dalam distribusi minyak Iran.
Departemen Keuangan mengungkapkan bahwa minyak Iran umumnya dikirim menggunakan "armada bayangan" tanker yang berupaya menghindari pelacakan dengan memanipulasi data lokasi. Pengiriman kerap melibatkan transfer antar kapal di laut, termasuk di Teluk Persia dan Selat Malaka.
Dalam sejumlah kasus, minyak tersebut dicampur dengan pasokan dari negara lain atau dilabeli ulang menggunakan dokumen palsu. Praktik ini dikenal luas sebagai "campuran Malaysia" untuk menyamarkan asal-usul minyak.
Peringatan ini muncul menjelang rencana kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Beijing, di mana isu perdagangan dan investasi diperkirakan akan menjadi agenda utama.
Di sisi lain, China tetap menolak pendekatan sanksi sepihak. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan bahwa Beijing menentang "penyalahgunaan kekuatan dan sanksi sepihak ilegal."
Saat ini, AS dan Iran masih berada dalam situasi gencatan senjata tanpa batas waktu, meski ketegangan belum mereda. Iran belum membuka kembali Selat Hormuz, sementara AS masih mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
(tfa/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]