Wapres Gibran Beri Arahan MBG ke BGN, Minta Lakukan Ini

sef, CNBC Indonesia

Selasa, 28/04/2026 06:05 WIB

Foto: Wapres Gibran kunjungan kerja di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Rabu (22/4/2026). (CNBC Indonesia/Halimatus Sa’diyah)

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait penguatan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keduanya melakukan pertemuan, di mana Gibran menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam penanganan sisa makanan.

"Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan," ujar Nanik Senin, dikutip Srlada (28/4/2026).

"Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, karena sisa makanan ini yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit," tambahnya.

Baca:

Termasuk MBG, Ini Alasan Besar Keamanan Pangan Haram Disepelekan

Sebagai langkah pencegahan, lanjut Nanik, Gibran menyarankan agar proses pembersihan sisa makanan dilakukan di luar dapur guna mencegah kontaminasi silang. Arahan tersebut akan menjadi bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan, khususnya dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi agar kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat tetap terjaga dan aman dikonsumsi.

"Sebagai mantan pengusaha di bidang katering, Wapres paham benar soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam hal keamanan pangan," ucap Nanik lagi.

Baca:

Bukan Cuma BGN, Program MBG Libatkan 18 Kementerian-Lembaga

Percepat MBG di Wilayah 3T

Di saat yang sama, Gibran juga meminta BGN untuk mempercepat pemerataan pelaksanaan Program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah provinsi di Papua, ia menemukan masih banyak kabupaten yang belum memiliki SPPG.

Untuk itu, BGN akan mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dapur MBG melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN, dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak harus dari APBN untuk membangun dapur atau SPPG," tutup Nanik.